Karena Tak Ada Anggaran

Pemprov Akan Rumahkan THL


riaupotenza.com

PEKANBARU (RPZ) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana akan mengurangi Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini karena banyaknya kegiatan yang batal terlaksana karena tidak adanya APBD-P Riau 2018.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Ahad (7/10) di Pekanbaru. Meski ada rencana pengurangan pegawai di Pemprov Riau, tapi itu hanya untuk THL. Bukanlah tenaga honorer secara keseluruhan.

“Ya, dalam dua tiga bulan ini, kalau ada pengurangan, itu hanya di OPD saja. (Tenaga honorer) di Pemprov secara keseluruhan, tidak,” ujarnya.

Alasan pengurangan itu, katanya, karena akan banyak kegiatan yang batal dilaksanakan di tahun ini. Sedangkan THL tersebut terikat dalam kegiatan tersebut. 

“Mungkin ada THL yang nyantol di kegiatan. Misalnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, atau terganggu, tidak dilanjutkan. Mungkin saja (dihentikan),” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan dari OPD Pemprov Riau yang sudah mengurangi THL. Sebab, kebijakan perekrutan dan pengurangan THL ada di masing-masing OPD. 

“Tapi kita belum dapat laporan dari OPD-OPD. Bukanlah honorer Pemprov secara umum, ya,” ujarnya.

Menurutnya, merumahkan THL tersebut bukanlah secara permanen. Pemprov Riau akan kembali memakai THL yang dirumahkan jika keuangan Pemprov Riau kembali stabil. Jika kondisi keuangan stabil, kegiatan yang sempat terdunda dilaksanakan, dan THL tersebut dipakai lagi.

“Nanti di Januari 2019 akan aktif lagi, di tahun anggaran baru. Kalau kegiatan itu ternyata ada,” ujarnya. 

Kemungkinan, kegiatan-kegiatan yang batal terlaksana karena tidak adanya APBD-P 2018, akan diakomodir di APBD 2019.

“Pengangkatan THL itu berdasarkan kegiatan. Misalnya butuh tenaga empat bulan, tiga bulan, karena mereka mengikuti kegiatan. Tapi saya belum dapat laporan resmi dari OPD,” ujar Ahmad Hijazi.

Diketahui, dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, jumlah tenaga honorer atau pegawai non PNS, lebih banyak daripada PNS. Tenaga honorer tersebut terdiri dari eks K2 dan pegawai kontrak, serta THL di OPD. Jumlahnya sekitar 11.000 orang.

Jumlah ini lebih besar dari jumlah PNS yang hanya 8.000-an. Paling banyak jumlah THL di OPD yang digaji melalui kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Jumlah pegawai honor eks K2 hanya sedikit. Begitu juga pegawai kontrak yang ada di bidang kesehatan.

Rencana pengurangan THL ini, adalah upaya efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Riau. Efisiensi ini dilakukan karena tidak adanya APBD-P 2018, yang disebabkan defisit anggaran. Sehingga banyak kegiatan yang batal terlaksana.

Selain pengurangan THL, upaya efisiensi anggaran juga dilakukan dengan pengurangan nilai tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS Pemprov Riau. Hanya saja, jumlah atau persentase nilai TPP yang akan diterima oleh masing-masing PNS, masih dihitung.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, tengah menghitung jumlah yang akan dikurangi itu. Setelah selesai dihitung, nilai TPP yang baru akan tertuang dalam peraturan gubernur (Pergub) sebagai landasan hukumnya.

Ahmad Hijazi juga sudah mengakui hal itu. Pada dasarnya kata dia, anggaran TPP sudah tersedia di APBD murni 2018. Namun karena pembayaran THR, anggaran tersebut dipangkas. Pemangkasan terpaksa dilakukan atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang terkesan mendadak.

“TPP hitungan dasarnya kurang, karena pembayaran THR kemarin. Karena itu adalah perintah pusat, perintah Presiden. Jadi wajib kita bayar THR,” ujarnya.

Atas hal tersebut, dilakukan penghitungan kembali. Alhasil, nilai TPP dikurangi. Tapi kata dia, Pemprov Riau berjanji untuk tetap membayarkan TPP tersebut hingga akhir tahun anggaran 2018, meski nilainya tak sama dengan bulan-bulan sebelumnya.(dre)