Korupsi, 13 ASN Rohil Bakal Dipecat


riaupotenza.com
suyatno

BAGANSIAPIAPI (RPZ) - Di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), tercatat ada sebanyak 13 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi, dan yang putusannya sudah inkrah. Dalam waktu dekat, Bupati Rohil H Suyatno AMp akan mengambil sikap untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 13 ASN tersebut.

Untuk memutuskan, atau memberhentikan dengan tidak hormat terhadap ASN yang tersandung kasus korupsi ini, dikatakan Suyatno, sesuai dengan keputusan bersama tiga menteri, maka pejabat pembina ASN, yaitu dalam hal ini Bupati maka harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Kendati sejauh ini, masih dalam proses administrasi.

Bahkan, kata Suyatno, Sekda Rohil Drs H Surya Arfan MSi sudah berkali-kali melakukan rapat, BKD juga demikian. Bupati mengatakan, memang ada sebuah keputusan bersama, yaitu menteri dalam negeri, Menpan RB dan BKN. Dengan melayangkan surat edaran bersama oleh ketiga lembaga ini bila mana ada ASN yang sudah inkrah putusan sidang dan sudah dihukum badan maka mereka diberhentikan.

‘’Khusus untuk Rokan Hilir dalam proses administrasi. Kita sudah tanya ke sana kemari, KPK juga sudah menggandeng terkait hal ini. Semua data ASN itu sudah ada di pusat, maka kalau kita mau bermain di daerah tidak bisa,” kata Suyatno.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, data ASN yang tersandung korupsi sudah terkunci, bagaimanapun tidak bisa lewat. Misal si A kena kasus, di kementerian mereka sudah punya data. 

‘’Namun untuk Rokan Hilir kita belum putuskan, kita akan melaksanakan rapat secara internal dulu, dasar hukumnya apa, dan segala macam. Kalau sudah jelas dasar hukumnya maka baru kita ambil keputusan,’’ tukasnya.

Keputusan untuk memberhentikan sejumlah ASN yang tersandung korupsi ini akan dilakukan secepatnya, sesuai dengan keputusan bersama dan rapat bersama internal pemerintahan, khususnya bidang kepegawaian. Karena sesuai dengan putusan bersama tiga lembaga kementerian, pejabat pembina ASN akan kena sanksi apabil tidak segera memutuskan sampai waktu tenggat yang diberikat habis.

‘’Kalaupun nanti berlama-lama, ada batas akhir,’’ ujarnya. 

Jadi, kata Bupati, dalam waktu dekat kalau pejabat tidak mengindahkan keputusan bersama tiga menteri ini, pihaknya bisa mendapatkan sanksi. ‘’Saya selaku pembina pegawai negeri sipil kena sanksi,’’ ungkap Suyatno.

‘’Saya bilang pak Roy (Kepala BKD), yang bersangkutan sudah inkrah. Mana bukti, jangan kita ambil di media saja. Bukti otentik hitam diatas putih, maka segera lakukan eksekusi. Memang secepatnya akan dilaksanakan, karena kita ada deadline dari kementerian. Bilamana kita tidak mengindahkan maka kena sanksi. Dari pada kita kena sanksi, ya harus diputuskan,’’ tambahnya.

Selaku pejabat pembina, Suyatno mengaku berat untuk memutuskan. Hal itu terkait dengan masa depan keluarga dan juga sudut pandang sosialnya. ‘’Kita mikir juga, orang yang sudah lama mengabdi di pemerintahan, sudah punya tanggung jawab keluarga. Dari sudut pandang sosialnya kita mikir kasihannya itu, tapi undang-undang berbicara lain. Ini kecerobohan secara individu,” tuturnya. iin