Idrus Marham Mengaku Sudah Jadi Tersangka


riaupotenza.com

JAKARTA (RPZ) – Idrus Marham, yang baru saja mengundurkan diri sebagai menteri sosial dan pengurus Partai Golkar, mengakui bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK menjadi alasan utama untuk mundur.

Ia menjelaskan telah menerima surat dari KPK pada Kamis kemarin, 23 Agustus 2018. Dalam surat pemberitahuan itu sudah ada penyidikan yang kemudian ia simpulkan sudah menjadi tersangka.

"Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan. Yang namanya kalau sudah penyidikan itu kan pasti sudah statusnya tersangka. Kemarin sore," kata Idrus, saat mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Negara, Jakarta, Jumat 24 Agustus 2018.

Sejak menerima surat itu, ia langsung merapikan barang-barangnya yang ada di rumah dinas. Segala peralatan pribadi miliknya diangkut dan dibersihkan. Ia mengaku, tidak sempat melaporkan ke Presiden Jokowi. Baru Jumat ini meminta waktu bertemu.

"Sekaligus pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya, dan saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden," katanya.

Ada dua surat yang dibawa Idrus. Yaitu surat pengunduran diri sebagai menteri sosial, dan surat pengunduran diri sebagai ketua DPP Partai Golkar. Bahkan ia mengaku, siap untuk keluar dari partai yang telah membesarkan namanya itu.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo tak membantah akan adanya tersangka baru terkait perkara suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Agus menyebut informasi penetapan tersangka baru akan dilakukan lewat pengumuman resmi.

"Informasi ada atau tidaknya tersangka baru di sebuah perkara, baru bisa dipastikan kalau sudah diumumkan secara resmi. Ditunggu saja dulu ya," kata Agus ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, Jumat, 24 Agustus 2018.

Agus tak menjawab tegas waktu disinggung apa tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I adalah seorang menteri. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya bekerja cermat dan hati-hati menangani sebuah perkara.

Mensos Idrus Marham sedikitnya telah tiga kali diperiksa KPK. Sama seperti pemeriksaan Dirut PLN Sofyan Basir, dan sejumlah Direktur PT Pembangkit Jawa Bali sekaligus anak usahanya PT PJB Investasi. (rpz/viva)