Alamak, Balon Partai Hanura Paling Banyak yang Tak Lolos


riaupotenza.com
RAPAT PLENO : Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar memimpin Rapat Pleno penyampaian Hasil Verifikasi Faktual dan Perbaikan Bakal Calon (Balon) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Gedung KPU Bengkalis, Jalan Pertanian, Kamis (9/8/2018).(sukardi)

BENGKALIS (RPZ) — Dari jumlah 659 Bakal Calon (Balon) Legislatif yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, hingga Kamis (9/8/2018) mengerucut menjadi 643 balon. Hal itu dikarenakan, Balon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar, ditemui Riaupotenza.com, Kamis (9/8/2018) usai rapat pleno penyampaian Hasil Verifikasi Faktual dan Perbaikan Bakal Calon (Balon) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, setidaknya sekitar 25 balon dinyatakan di coret atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Setelah dilakukan verifikasi faktual, dan penelitian berkas Balon Legislatif, sekitar 25 balon TMS, ini diantaranya karena pernah tersandung kasus korupsi, dan tak melengkapi syarat calon, seperti tak melengkapi ijazah SMA, surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas narkoba," kata Defitri Akbar.

Menurut pria yang akrab disapa Dedek ini, 25 bacaleg yang yang TMS tersebut berasal dari sejumlah partai politk dan Partai Hanura terbanyak yang ditemukan TMS dalam melengkapi ketentuan yang berlaku.

"Jumlahnya saya bisa sebutkan, ada 25 bacaleg yang dinyatakan TMS berasal dari Partai Hanura (13 bacaleg), Partai Berkarya (5 bacaleg) , Partai Keadilan Persatuan Indonesia (4 bacaleg) , Partai Kebangkitan Bangsa (2 bacaleg) dan Partai Perindo (1 bacaleg),” ungkap Dedek.

Ditegaskannya, setelah diumumkan nantinya bagi bacaleg yang tidak memenuhi syarat tidak bisa mengganti kelengkapan dokumen terhadap calon yang sudah dimasukan tersebut, karena sudah ada batas waktu diberikan KPU hingga 31 Juli 2018.

"Bagi bacaleg yang dianggap TMS, Parpol tidak bisa lagi mengganti calon lain karena sudah melewati batas waktu perbaikan yang telah kita tentukan," kata Defitri.

Ditambahkannya juga, selain tidak melengkapi persyaratan ditemukan juga dari beberapa Parpol yang tidak memenuhi kuota perempuan dari setiap daerah pemilihan yang telah ditetapkan.

"Kita juga menemukan ada parpol yang tidak memenuhi kuota perempuan bacaleg sesuai aturan 30 persen dari jumlah kursi perdapil, kemungkinan bisa saja ada Dapil yang ikut TMS secara keseluruhan,"katanya.

Defitri juga berharap, partisipasi masyarakat di tahapan berlangsungnya masukan dan tanggapan masyarakat pada 12-21 Agustus 2018, bisa  memberikan informasi dan masukan ke KPU.

"Partisipasi masyarakat sangat membantu KPU dalam memberikan informasi dan rekam jejak bacaleg," pinta Defitri.                                     

"Dari hasil pleno yang kita lakukan bersama Partai Politik yang ada di Kabupaten Bengkalis telah kita nyatakan sebanyak 643 Bacaleg sebagai DCS pada Pileg 2019 nanti," ujarnya.(pmc)