Perkim Kejar Target Standar Rumah Layak Masyarakat Rohil

Tak Ada Lagi BAB di Sungai


riaupotenza.com
Salah satu contoh rumah milik warga di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir masuk dalam kategori tak layak dan perlu mendapat bantuan RLH.

BAGANSIAPIAPI (RPZ) - Berdasarkan data survei perumahan rakyat di seluruh penjuru Kabupaten Rohil, tercatat memiliki 6000 rumah tidak layak dari berbagai kategori. Berangkat dari data asumsi ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) berkomitmen mengejar target standar rumah layak bagi masyarakat Rohil.

“Kabupaten Rohil masih memiliki 6000 rumah tak mampu. Masih kekurangan rumah yang akan dibangun, sesuai survei data perumahan rakyat,” kata Sekretaris Perkim, Budi Mulya SE MSi.

Disebutkan Budi, sejak tahun 2001 sampai tahun 2017 sudah dibangun rumah layak huni sebanyak 4110 unit oleh Pemkab Rohil. Dan rumah Resetlemen ada sebanyak 1300 unit, jadi total sudah dibangun kurun waktu 16 tahun sudah direalisasikan pembangunan 5410 unit.

“Untuk 2019 sudah diajukan 200 unit untuk bedah rumah. Kita sangat berharap program penanganan RLH ini dari berbagai sumber perbiayaan program,” kata Budi.

Sementara itu, Kadis Perkim Rohil Zulfahmi ST MT kepada riaupotenza.com, Selasa (7/8) kemarin mengatakan, bahwa untuk memperkecil angka rumah tidak layak, dari Kabupaten Rohil ada program RLH dan provinsi juga sama.

Kendati, kemampuannya sangat terbatas. Di tahun 2018 hanya sanggup mengalokasi 79 unit RLH saja. Sementara Provinsi Riau 162 unit. Kemudian dapat rumah khusus nelayan 50 unit di Palika yang program ini tak bisa berharap setiap tahun dilaksanakan.

“Jadi karena hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah 6000 rumah tidak layak, jika 291 unit bisa tercapai 20 tahun lebih baru tercapai. Nanti kita akan pilah lagi rumah yang bisa direhap tidak dimasukkan dalam pembangunan baru,” sebut Zulfahmi.

Lanjutnya, bahwa program rehap ini nantinya dilaksanakan secara swadaya masyarakat, diperuntukkan sebanyak 20 unit perdesa. Sementara itu, pihaknya juga mengajukan dengan dana DAK bantuan rumah layak ini.

“Kalau dapat 200 unit dari DAK, ditambah lagi program kementerian ada 300 unit maka jika dari 6000 unit yang dibagikan dalam kategori rehap ringan dan berat. Ditambah lagi 261 kita sangat yakin dibawah 10 tahun bisa tuntas jika tak tumbuh rumah tidak layak yang baru,” ungkap Zulfahmi.

“Komitmen kita akan kita kejar terkait perumahan rakyat, baik itu melalui APBN maupun DAK. Jadi semuanya harus sesuai standar layak rumah masyarakat kita,” imbuhnya lagi.

Dikatakan Zulfahmi bahwa didalam komitmen, pasca 2019 seluruh masyarakat sudah terakses sanitasi. Tidak ada lagi masyarakat yang BAB di parit dan sungai. Ini menurutnya harus diselesaikan secara berkesinambungan.

Terkait program dan komitmen pemerintah mengentaskan masyarakat dari hunian standar layak. Pihaknya menegaskan agar kepada pemerintah kepenghuluan agar tidak mengedepankan kepentingan keluarganya, sehingga penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran. iin