7 Fraksi Sampaikan Pendapatnya Soal Keuangan Bengkalis


riaupotenza.com
SIDANG PARIPURNA : Melalui sidang paripurna istimewa mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menyampaikan pendapatnya terhadap kondisi keuangan daerah, Senin (6/8/2018).(sukardi)

BENGKALIS  (RPZ) — Mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menyampaikan pendapatnya terhadap kondisi keuangan daerah. Melalui paripurna pandangan umum laporan bupati terhadap Ranperda Laporan Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017, Senin (6/8/2018).

Setidaknya 7 Fraksi memberikan pandanganya dihadapan sidang paripurna istimewa yang dihadiri Sekda Bengkalis H Bustami, HY mewakili Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Sidang paripurna yang dihadiri anggota DPRD Bengkalis itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, dan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunwan.

Penjelasan pandangan umum Fraksi diawali Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Syaukani Alkarim. Pada kesempatan itu Fraksi PAN mempertanyakan alasan pemerintah daerah terkait Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan terkait penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2018.

"Perihal hutang pemerintah daerah terhadap rekanan yang dibayarkan tahun 2018 dna juga terait opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Pemkab Bengkalis dan berharap kepada eksekutif mencermati masukan yang disampaikan," ujar Syaukani.

Pada pendangan umum Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Syahrial, lebih cenderung memperdalam terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pertumbuhannya tidak signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk itu perlu penjelasan eksekutif terkait kendala yang dihadapi serta formulasi yang direncanakan untuk mencapai target.

"Perihal strategi pencapain target pendapatan transfer dan pusat pemerintah daerah harus mampu membuat inovasi agar pendapatan yang direncanakan sesuai harapan," kata Syahrial.

Sementara Fraksi PKS melalui juru bicara Jasmi, menyambut baik terhadap Ranperda dan dilanjtkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan proses perundang-undangan yang berlaku dan memberikan apresiasi atas raihan prediket wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sedangkan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Febriza Luwu dari Fraksi PDI-Perjuangan mempertanyakan rasionalisasi anggaran terkait masalah infrastruktur meminta kepada Pemkab melalui dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menganggarkan dana pemeliharaan jalan, terutama jalan poros di wilayah Bengkalis yang kondisinya sangat mengkuatirkan saat ini.

"Kita juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperjuangkan kepala sekolahyang belum mendapatkan jabatan serta terkait guru madrasah agar kewenangannya dialihkan ke Badan desa," pinta Febriza luwu yang akrab disapa Ica ini.

Pandangan umum Fraksi Demokrat melalui juru bicara Sukaddi, mempertanyakan terkait tidak dicantumkannya tentang beban hutang yang dibebankan kepada APBD 2017 untuk menyelesaikan hutang pada pihak ketiga pada realisasi program tahun anggaran 2016.

Dalam sidang paripurna itu, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat terlihat kompak, dan sama-sama mempertanyakan soal beban hutang yang di bebankan kepada APBD Bengkalis 2017, untuk menyelesaikan hutang pada pihak ketiga pada realisasi program tahun anggaran 2016.

PAD Tahun 2017

Dibagian lain, Fraksi Gerindra Adiyaksa, melalui juru bicara Indrawan Sukmana, ST  fokus pada target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp3,962 Triliun yang sudah dibayarkan ataupun dalam bentuk hutang.

Indrawan dengan lantang mempertanyakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian, program Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih belum dipertegas, atau dijelaskaan di APBD 2017 sebesar Rp240 Miliar sementara realisasi ADD sebesar Rp176 Miliar dan terjadi selisih  sebesar Rp64miliar.

Begitu pula pandangan umum dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan melalui juru bicaranya,  Pipit Lestari mengatakan terkait realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 373,540 Miliar dan terealisasi sebesar Rp 271,865 miliar atau 72,78 persen merupakan pencapaian yang baik dan perlu ditingkatkan kedepannya.

"Hal ini perlu ditingkatkan lagi mengingat sektor ini menjadi sektor utama, jika pendapatan dari sektor tambang mengalami kemerosotan, selain itu pendapatan ini selalu lineardengan perkembangan usaha mikro yang kecil yang bermuara pada kemmapuan usaha masyarakat," harap politisi wanita Partai Nasdem ini.(pmc)