Melalui Medsos, Bung Ahmad Effendi Sampaikan Pesan Terbuka kepada Bupati Amril


riaupotenza.com
Pesan Terbuka dari salah seorang warga dan mantan terpidana korupsi.(sukardi)

BENGKALIS (RPZ) — Melalui sebuah media sosial (medsos) H Ahmad Effendi yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi menyatakan keberatannya kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Kamis 2 Agustus 2018 lalu.

Melalui akun resmi Ahmad Effendi Bengkalis Pkn, dirinya mengunggah status pesan terbuka dan urgen buat Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Dalam pesan itu, Ahmad Katun panggilan akrabnya meminta kepada Bupati Bengkalis jangan gegabah menandatangani surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya dan sahabat-sahabat yang tersangkut dalam kasus korupsi.

Berikut uggahan medsos yang ditulisnya. PESAN TERBUKA DAN URGEN BUAT BUPATI BENGKALIS BAPAK AMRIL MUKMININ ."Diminta kepada Bupati Bengkalis jangan gegabah menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap saya dan sahabat2 yang tersangkut dalam kasus korupsi dengan menggunakan senjata UU No.5 Tahun 2014 ttg ASN dan PP NO.11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS  Karena PP tesebut setelah saya  KOREKSI ternyata CACAT HUKUM -------------------------- Alasannya : PP RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Yang ditanda tangani pada tgl. 30 Maret 2017 oleh Presiden RI Bpk Joko Widodo, Diundangkan oleh Menhum dan HAM pada tgl 7 April 2017 Bapak YASONNA H. LAOLY.

Sementara, Dalam UU Nomor 15 Tahun 2014, Pasal 134 yang berbunyi sebagai berikut, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini ditetapkan. Artinya PP yang dibuat tidak sesuai batas waktu yang sudah ditentukan UU.

“Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 di undangkan tanggal 15 Januari 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017 di undangkan tanggal 7 April 2017, PP dibuat melanggar batas waktu yang ditetapkan undang-undang, jadi kesimpulannya PP Cacat hukum, interval waktu antara UU terbit dengan PP terbit adalah 3 tahun 3 bulan 22 hari, UU mengamanatkan 2 tahun,”kata Ahmad Effendi dalam siaran persnya melalui media sosial dan ponselnya, Senin (6/8/2018).

Ia berharap dengan pesan terbuka ditujukan ke Bupati Bengkalis ini bis dibaca oleh Bupati Amril, dan tentunya ia berharap Bupati Bengkalis Amril Mukminin jangan sampai masuk dalam ranah hukum, akibat tidak cermat dan tidak teliti yang dilakukan oleh  Negara  dan juga oleh pembantu-pembantunya.

“Mudah-mudahan saya dan kawan-kawan tidak gagal paham soal hukum, mohon rekan-rekan media informasikan ini ke publik, supaya saya mendapatkan rasa keadilan,”tutupnya.(pmc)