Sisa Harapan Honorer K2 di Tahun Politik, Terus Berjuang!


riaupotenza.com

JAKARTA (RPZ) -- Ratusan ribu honorer K2 (kategori dua) terus memupuk harapan yang makin hari kian tipis. Merekapun terus bergerak dan tidak pernah lelah berjuang demi status PNS.

HONORER K2 sadar betul kalau ini tahun-tahun genting bagi mereka. Bila tahun ini tidak ada payung hukum yang menjadi dasar pengangkatan mereka menjadi CPNS, yakni revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) sudah pasti perjuangan akan semakin panjang. Seiring berjalannya waktu, angka usia honorer K2 juga
akan semakin bertambah.

Di satu sisi kebijakan pemerintah yang tengah menyiapkan infrastruktur menghadapi rekrutmen CPNS 2018 membuat 438.590 honorer K2 terluka. Mereka kecewa, ibarat pelari sudah ditinggalkan jauh sebelum start.

"Bagaimana bisa start kalau payung hukumnya enggak ada. Inikan tidak adil namanya," ungkap Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sulawesi Selatan (Sulsel) Sumarni Azis kepada JPNN, Senin (6/8).

Dia menyebutkan, honorer K2 se Sulsel sudah melakukan rapat konsolidasi dengan keputusan menolak penerimaan CPNS umum sebelum honorer K2 diselesaikan.

Dia menyadari, keputusan rapat FHK2I Sulsel ini tidak akan memengaruhi pemerintah. Itu terbukti setiap aksi yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa.

Namun, setitik harapan masih terselip di hati honorer K2. Barangkali Presiden Joko Widodo mempertimbangkan masukan honorer K2 demi kepentingan politik 2019 mendatang yakni suara pemilih dari honorer

Senada itu Said Amir, korwil FHK2I Maluku Utara (Malut) merasakan kalau honorer K2 menjadi objek politik. Hal ini yang membuatnya tetap optimistis jalan menuju PNS masih tetap terbuka.

Honorer K2 Malut pun tetap berjuang walaupun ada gejolak politik. Gerakan untuk mengawal proses regulasi revisi UU ASN dan berharap ada kebijakan dari presiden untuk penyelesaian K2.

"Kami tetap bergerak tidak ada kata lelah dalam perjuangan walaupun kami letih. Misi kami tahun ini harus ada kepastian penyelesaian K2 bukan yang lainnya," ujarnya.

Korwil FHK2I Jawa Timur Eko Mardiono menambahkan, kalau belum ada kepastian, seluruh honorer K2 akan bergerak dan melakukan apa saja baik dari pengurus pusat, tim 9, para korwil, korda, korcam di seluruh
Indonesia.

Dia juga optimistis honorer K2 akan mendapatkan status PNS. Kalau tidak yakin, sudah lama honorer K2 berhenti berjuang.

"K2 enggak diam. Sampai hari ini FHK2I masih bergerak. Kami akan berhenti bila PNS sudah di tangan. Kami hanya berharap, nasib K2 jangan ditarik ke sana ke mari karena K2 itu manusia yang harusnya diperlakukan secara manusiawi," tandasnya. (rpz/jpnn)