Jangan Melanggar Hukum dan Ikuti Prosedural

Gafar: Dana Pusat tak Lancar, Laporkan ke Saya


riaupotenza.com
Gafar Usman saat berdialog dengan masyarakat Banai Kabupaten Kuansing, belum lama ini

TALUKKUANTAN  (RPZ) - Waktu reses anggota DPD RI benar-benar dimanfaatkan  Drs H Abdul Gafar Usman MM MSc untuk berkeliling ke beberapa daerah di Riau. Dari silaturahmi dan serap aspirasi ke beberapa  daerah tersebut banyak aspirasi yang masuk, mulai  menyngkut tentang kewenangan Pemerintah Daerah maupun kewengan pemerintah pusat  yang di sàmpaikan kepadanya. Mulai drainse, jalan dan sampai tersendat- sendat dana pusat ke daerah yang akhir akhir ini menggeroti semua daerah Riau.

"Memang banyak aspirasi yang masuk ke kita. Dari beberapa titik saya keliling mulai infrastruktur yang banyak dikeluhkan adalah tertundanya pbayaran honor baik itu  honor pemdaauoun guru dan tenaga kesehatan yang mana penyebabnya adalah dana pusat tak mengalir ke daerah," ujar Gafar Usman saat dijumpai berkunjung ke beberapa titik di Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing, Sabtu (4/8) .

Dikatakan Gafar untuk menanggapi aspirasi dari masyarakat DPD RI tidak bisa menyalurkannnya secara keseluruhan tetapi bak kata pepatah bertangga naik berjanjang turun artinya sesuai kewengan yang diberikan. 

Salah satu aspirasi yang masuk yang menjadi fokusnya adalah terancamnya seluruh tenaga honorer di Riau. "Memang ekonomi negara kita dalam kondisi tak menentu. Tetapi Gubernur dan Bupati tidak bisa pasrah dan mengeluh saja tanpa harus berusaha sedikitpun. Kalau itu keuangan itu macet menyangkut keuangan dari pusat  laporkan dan buat surat dan tembuskan ke saya sebagai wakil rakyat dan pemda di pusat," sebut Gafar.
   
Diakui Gafar dirinya bukan tidak mendengar atau membaca koran tentang kondisi saat ini tetapi bisa berbuat apa apa kalau tidak aspirasi secara tertulis tentang kondisi ril yang terjadi di masyarakat atau Pemda tersebut.

"Alhamdulillah sudah banyak juga pemda dan Bupatinya melapor sama saya seperti Rohul, Inhil dan Pekanbaru semua yang dilaporkannya berhasil. Sekarang persoalannya secabik kertaspun tak ada Pemda  yang malaporkannya kepada kami di DPD. Karena, kalau berjuang dipusat itu  saya  tidak bisa asal ngomong dan ngotot saja. Perlu data dan fakta. Nanti kalau tidak punya data bilang pula orang pusat asal ngomong saja," tegas Gafar.

Seperti issu yang beredar di Kuansing ribuan tenaga honorer akan di rumahkan. Diakui Gafar memang ada orang ngomong tetapi di kedai kopi saja. "Seharusnya Pemda atau Bupati sampaikan ke kami tentang masalahnya dan penyebabnya. Kalau itu menyangkut kewenangan pusat laporkan.  Besok kita panggil menteri. Karena PNS dan honorer serta masyarakat kan warga Indonesia juga yang kebetulan di Kuansing. Tidak ada boleh diskriminasi," beber Gafar lagi.

Selain aspirasi lain ada juga aspirasi pembangunan infrastruktur berpa drainase sepanjang Jalan Yos Sudarso dan warga Kelurahan Meranti Pandak  Kecamatan Rumbao Pekanbaru. "Nanti akan panggil PU apakah itu pemprov atau Pemko Pekanbaru. Dalam waktu dekat akan  dikoordinasikan ke pihak dan pemda terkait.

Selain Gafar juga membeber tugas dan  fungsi DPD RI diantaranya  pengawasan, pembuat regulasi  dan  fungsi refresentasi yakni mendengar dan menyerap aspirasi.

"Saya berharap 
Pemerintah Daerah (Pemda) dan Masyarakat harus mengerti dan memahami tugas pokok dan alur kerja Dewan Perwakilan Daeràh (DPD) RI. Sehingga kalau ada masalah apakah menyangkut kepentingan masyarakat, pemerintah maupun daerah bisa disampaikan," harap Gafar.(aby)