Soal Kontrak Bodong, Ini Kata Azwan


riaupotenza.com
Azwan

PEKANBARU (RPZ) - Adanya isu dugaan kontrak bodong untuk pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dibuat oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Pekanbaru, Drs Azwan MSi pada tahun 2015 lalu, dianggap sebagai masalah gagal paham oleh Azwan MSi. 

“Informasi berita yang demikian kecenderungannya tendensius, oleh sebab itu tak pernah kita tanggapi. Tapi setelah dimunculkan dan di-share berkali-kali di medsos, kita rada terganggu,” kata Azwan MSi yang kini Asisten I Setdako Pekanbaru, di kantor Command Center Kominfo, Jalan Pepaya, hari ini.

Dijelaskannya, kontrak pelaksanaan swakelola pembuatan TPS untuk kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk tahun anggaran 2015 memang sempat dibuat oleh PPTK saat itu.

“TPS sengaja dibuat untuk memparalelkan pembangunan Pasar Limapuluh pada tahun 2015. Seperti kita ketahui, pembangunan pasar tersebut dilakukan pakai dana APBN dengan pagu anggaran Rp9 miliar. Pemenang lelang saat itu di angka Rp 8,7 miliar, karena memakai APBNP waktunya terbatas. Sementara TPS sebelumnya tak bisa dirobohkan,” papar Azwan.

Sambungnya lagi, waktu itu PPTK-nya yang merupakan Kabid Perdagangan berinisiatif menunjuk langsung salah satu kontraktor untuk membangun TPS dengan anggaran Rp200 juta.

“Yang mengetahui saya waktu itu sebagai Kadis DPP. Karena pembangunan TPS tak bisa memakai APBN. Perjanjian kotrak tersebut urung dilakukan, sehingga surat belum dicap dan tak ada nonornya. Jadi tak ada ikatan hukumnya,” kata Azwan.

Terkait surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2015 itu Drs Mas Irba HS selaku Kabid Perdagangan/PPK dengan pihak direktur PT Geomindo Prima Nusantara, Djoni Edward, Nomor 520/20/Swakelola/Disperindag/2015, ditegaskan Azwan nomor surat itu sampai saat ini tak ada di DPP.

“Silahkan cek ke DPP nomor surat tersebut. Nomor itu dipalsukan. Kalau mau, bisa saya pidanakan yang menyebar isu bohong ini. Selanjutnya pembangunan TPS dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Dinas Pasar saat itu, Pak Mahyuddin, karena telah dianggarkan dalam APBDP,” jelasnya lagi.

Azwan mensinyalir ada salah satu pihak yang melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Sementara Dinas Pasar waktu itu yang menunjuk kontraktor membangun TPS dari anggaran APBD Perubahan. Untuk masalah kurang bayar 2 persen dari Pasar Lima Puluh yang luasnya mencapai 2.270 meter persegi dengan 102 kios dibangun dengan dana Rp8 miliar dari APBN-P tahun 2015. Azwan juga mengatakan permasalahan tersebut sengaja dibesar-dibesarkan.

“APBN pembantuan sebesar Rp8,7 miliar untuk Pasar Limapuluh setelah habis tahun anggaranya belum selesai 100 persen. Melainkan hanya selesai 98 persen sampai akhir tahun. Sehinnga kami mengembalikan dana APbN 2 persen sisanya ke kas negara,” jelas Azwan.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat itu, kata Azwan, kontraktor diberi waktu penyelesaian sekitar 50 hari. Namun kontraktor bisa menyelsaikan pengerjaannya dalam 30 hari.

“Kontraktor mereka paham, karena dalam surat perjanjian kontrak dijelaskan bahwa kotraktor siap membayar denda, tidak menuntut dana termasuk keterlambatan pencairan dana. Sehingga saat itu Inspektorat Jenderal dan BPK turun tidak ada temuan apa-apa,” kata Azwan.

Untuk pengembalian dana 2 persen tersebut memang sulit dilakukan melakui APBN. Karena menurut Azwan, volumenya terlalu kecil. 

“Tak mungkin rasanya Kementrian Perdagangan menganggarkan Rp178 juta, apalagi ditambah pajak dan denda kontraktor 1 permil perhari sehingga menjadi Rp154 juta. Kalau dianggarkan di APBD terjadi double budgeting, itu juga sulit. Sampai sekarang pihak kontraktor tak pernah komplain kepada kami,” ungkapnya.

Ditegaskan Azwan, bahwa yang berhutang kepada kontraktor adalah negara. Tidak benar dirinya menggelapkan uang sebesar Rp 178 juta. “Permasalahan ini sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota Pekanbaru dengan berkas yang lengkap ada pada kami,” tutupnya.lex