3 Perusahaan Sepakat Mau Naikkan Tarif 80 %

Gebrak Meja, Kenaikan Tarif Kapal Selatpanjang Batam Batal


riaupotenza.com
Salah seorang perwakilan perusahaan

 

SELATPANJANG(RPZ) -- Naikkan tarif secara sepihak yang rencananya diberlakukan mulai Rabu (1/8/18) oleh tiga perusahaan penyedia jasa transportasi laut tujuan Selatpanjang-Batam akhirnya batal. Hal itu terjadi setelah sempat disambut dengan hentakan meja oleh jajaran Komisi II DPRD Meranti At Taufik. 

Tiga perusahaan itu diantaranya PT. Pelnas Lestari Indomabahari (MV. Dumai Express dan Dumai Line), PT. Pelnas Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet) dan PT. Pelnas Miko Natalia.

Kemarahan At Taufiek bukan tidak beralasan, pasalnya keputusan tiga perusahaan tersebut melakukan kenaikkan tarif hanya sepihak dan mencapai 80 persen dari harga semula. 

Kejadian berlangsung saat digelarnya hearing atau dengar pendapat yang digelar oleh Komisi II DPRD Meranti, Rabu (1/8/18) siang di kantor mereka. 

Dengar pendapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Darwin Susandi. Selain itu juga ada Dedi Putra dan At Taufiek dan M Tartib. Sementara anggota lainnya, seperti Asmawi dari PDIP, Lindawati dan Darsini dari Demokrat, serta Emiratna dari Hanura tidak terlihat sama sekali.

Dari instansi terkait juga terlihat pihak KSOP, agen pelayaran, Pelindo dan Dishub Kepulauan Meranti. Semula, pertemuan berlangsung adem. Masing-masing yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat hingga ke pihak perusahaan. 

Oyong, salah seorang perwakilan PT. Pelnas Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet) saat itu memaparkan alasan mereka. Langkah itu diambil mengingat jarak tempuh dengan biaya bahan bakar yang terus disubsidi oleh perusahaan. 

Selain itu termasuk mahalnya biaya Overhoal, harga onderdil dengan hitungan dolar ditambah adanya persaingan harga tiket yang terjadi antara perusahaan transportasi. Berbagai alasan itulah yang menurut Ayong menjadi dasar kenaikan tarif tersebut.

"Selain itu kami juga membantah jika dibilang kenaiikan, langkah ini hanyalah sebagai penyesuaian tarif yang semula telah kami subsidi atau diskon sebagai ajang promosi," ujarnya. 

Sempat terjadi perdebatan alot, karena pihak perusahaan tetap bersikeras dengan keputusan mereka. Kenyataan itulah yang membuat anggota Komisi II Attaufiek naik pitam dan langsung membentak meja.

"Kami tidak tahu menahu masalah yang dihadapi pihak perusahaan. Termasuk harga onderdil dan sebagainya. Yang kami tau, kenaikan harga tiket dilakukan sepihak dan membuat masyarakat kami menjerit. Apalagi sekarang tidak ada kenaikan harga minyak," pungkas Attaufiek dengan suara keras sambil membentak meja.

Apalagi keputusan yang dibuat tanpa diketahui KSOP selaku perpanjangan tangan kementerian (pemerintah pusat) di daerah. Menurut Attaufiek, Komisi II juga tidak mengingikan pihak perusahaan merugi yang akhirnya berimbas pada pelayanan dan fasilitas keamanan yang kurang memadai. Namun, keputusan menaikkan harga toket tetap saja tidak bisa dilakukan sebelah pihak.

Pernyataan Attaufiek sempat mendapat sanggahan dari pihak perusahaan. Kondisi pertemuan pun semakin memanas. Untuk meredamnya, Ketua Komisi II Darwin Susandi langsung memotong pembicaraan pihak perusahan dan menekankan bahwa pertemuan hari itu harus ada solusinya. 

Darwin, keputusan komisi yang dipimpinnya untuk memanggil pihak perusahaan bukanlah untuk mencari keuntungan pribadi melainkan mencari solusi. Kesempatan berbicara langsung diberikan kepada anggota Komisi II lainnya, Dedi Putra. 

Disana dedi juga keberatan dengan asalan memberatkan masyarakat. Solusi akhirnya didapat dan diterima semua yang hadir. Semula, Komisi II melalui Dedi Putra mengusulkan harga tiket hanya boleh naik 30 persen. Setelah mendengar pendapat dari KSOP dan lainnya, akhirnya disepakati kenaikan hanya boleh 40 persen dari rencana semula sebesar 80 persen.

Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat pada 26 Juli 2018 oleh tiga perusahaan yang telah disampaikan kepada seluruh agen penjualan tiket di Selatpanjang. 

Namin jika ada yang menjual tiket tersebut diluar tarif akan dikenakan sanksi oleh pihak perusahaan terkait.(Tan/Wir)