Perusahaan tak Ikut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Jaksa pun Bertindak


riaupotenza.com
Kejari Kuansing Hari Wibowo SH MH menandatangani berkas pemberian SKK BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat kepada Kejari Kuansing, kemarin.

KUANSING (RPZ) -- Menyusul kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP (Kantor Cabang Perintis) Kuansing dengan Kejaksaan Negeri Kuansing, sejumlah perusahaan dan kepala desa se Kuansing bakal dipanggil kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing, Hari Wibowo SH MH tadi mengatakan, pihaknya akan memanggil sejumlah perusahaan atau kepala desa yang enggan menyertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. 

Hari menjelaskan, pemanggilan oleh pihak kejaksaan ini menindaklanjuti 212 surat kuasa khusus (SKK) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat kepada Kejari Kuansing didalamnya terdapat badan usaha 10 perusahaan dan 202 desa yang akan diundang. 

"Artinya kita melakukan pola pendampingan untuk memastikan karyawan perusahaan dan perangkat desa memperoleh haknya sesuai UU Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara Kepala Cabang Pembantu BPJS Kuansing, Dinar Tatarigan menjelaskan, penyerahan SKK ketenagakerjaan ke Kejari sebagai tindaklanjut amanah Undang-undang (UU).
 
Khusus perusahaan katanya, memang ada yang belum daftar, sudah mendaftar tapi tak seluruh pekerjanya dan kendala lainnya. Informasi lainnya, bulan Agustus tahun 2017 lalu, BPJS juga sudah melakukan MoU dengan seluruh Desa yang diinisiasi Kejari Kuansing. Cil