Masalah PT GUP Kembali Bergulir di DPRD Kampar


riaupotenza.com
Ilustrasi

BANGKINANG (RPZ) - DPRD Kampar akan menjadwalkan kembali rapat dengar pendapat mengenai  permasalahan PT GUB ini bersama LSM KPK Nusantara, perwakilan masyarakat Desa Gema dan Masyarakat Desa Tanjung Belit.

"Dalam waktu dekat akan kita jadwalkannya (Hearing)," kata Ketua Komisi 1 DPRD Kampar,  Repol SAg, Kamis (5/7/2018).

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK Nusantara Kabupaten Kampar, Dedy Osri mengatakan, akan kembali membawa persoalan PT GUP yang beroperasi di Desa Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu untuk Hearing ke DPRD Kampar.

Menurut Dedy, Hearing permasalahan PT GUP ini  adalah untuk kedua kalinya, karna pada Januari 2018 lalu pihaknya juga telah menggelar Haering di DPRD Kabupaten Kampar.

"Hasil dari Haering pertama belum ada sampai saat ini. Untuk itu, kita akan minta lagi Komisi I menghadirkan pihak PT GUP," ujar Dedy.

Disebutkan Dedy,  PT GUP menduduki lahan secara ilegal. Untuk itu kata dia, lahan harus dikembalikan kepada masyarakat setempat.

Sekadar informasi, PT GUP sendiri telah menanami lahan sengketa yang dimaksud dengan tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit milik PT GUP di wilayah Desa Tanjung Belit ini, kini telah berusia satu tahunan.

Diwartakan sebelumnya, pada 15 Januari 2018 yang lalu persolan sengketa lahan antara PT GUP dengan masyarakat Desa Tanjung Belit dan masyarakat Desa Gema bergulir.

Dalam pertemuan dengar pendapat di DPRD Kampar  terungkap sejumlah persoalan. Diantaranya Camat Kampar Kiri Hulu saat itu, Nuzum Ashal mengaku telah keliru menerbitkan SKGR lahan PT GUP dan akan kembali mencabut surat yang telah diterbitkan. Namun hingga kini, realisasi dari janji itu belum terlaksana. Naz