 PT SIS Vs Masyarakat Desa Tasik Serai Barat

Dihukum Rp 2 Miliar, PT SIS Ajukan Banding ke PT


riaupotenza.com
Albert Hamonangan Simatupang, SH, MH.(dok/rpz)

BENGKALIS (RPZ) — Setelah PT Sinar Inti Sawit (SIS) dihukum atas putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Bengkalis atas perbuatan melawan hukum (PMH) dan wajib membayar kerugian pihak penggugat Sabar Samosir Cs, atas perkara kepemilikan lahan seluas 50 hektar di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir, RT 001, RW 012, Dusun 5 Beringin pada 31 Mei 2018 lalu.

PT SIS yang merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim, nomor :35/Pdt.G/2017/PN. Bengkalis diketuai Zia Uljanah Idris, Wimmi D Simarmata (hakim anggota), Aulia Fhatma Widola (hakim anggota), mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Upaya banding PT SIS langsung di ajukan Direktur Utama PT SIS Suryanti lengkap dengan memori bandingnya, Rabu 4 Juli 2018 lalu.

Majelis hakim menghukum tergugat PT SIS dan menyatakan PT SIS telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu majelis hakim juga menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap legalitas surat keterangan penyerahan kerugian tanah (SKPGKT) dengan tanggal 10 Februari 2012 yang terletak di RT 01, RW 01, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Selain itu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, serta menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 2 miliar sesuai dengan rincian kerugian yang di derita penggugat.

Kemudian, majelis hakim juga menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan bebas dan kosong terlepas dari hak siapapun kepada penggugat masing-masing Sabar Samosir, Horma Kristina Sariani, Bangun Firdaus Parulian, Tetty Mery Friska Hutauruk, Opradi Hendra Lumbantobing, dan Frisca Lelyana yang merupakan warga Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir.

PT SIS juga dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 26.714.000.

Terkait upaya banding ini dibenarkan oleh Jurusita Pengganti PN Bengkalis Syaiful Alamsyah, SH. Syaiful mengatakan, permohonan banding diajukan PT SIS pada tanggal 7 Juni 2018, dan diterima memori bandingnya Rabu 4 Juli 2018.

“Benar memori bandingnya sudah kita terima dan akan disampaikan kepada para pihak,”katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat Albert Hamonangan Simatupang, SH, MH, Kamis (5/7/2018) kemarin kepada Posmetro Mandau mengatakan, sebagai kuasa hukum penggugat atas perkara perdata ini banyak menyimpan sejumlah catatan. Ada tiga poin penting yang menjadi catatan selama bergulirnya upaya banding ini.

Pertama, terhadap Direktur Utama PT SIS Suryanti, di dalam kuasa itu jelas Suryanti menguasakan perkaranya kepada Roberto Simbolon, SH. Pada kuasa itu jelas Suryanti menyerahkan alamat kantor di Jalan Siak II Palas, Pekanbaru. Namun, di akta banding disebutkan beralamat di Jalan Pemda Baru yang lokasi kantornya tidak jauh dari tanah yang disengketakan.

Kemudian, sambung Albert, domisili Direktur Utama PT SIS berada di Pekanbaru atau di Desa Bumbung. Karena sesuai dengan UU Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007, jelas diterangkan jika domilisi hukum itu hanya satu. Artinya, kalaupun Direktur Utama PT SIS memiliki kantor cabang, tentu harus disesuaikan pada akta banding pada persidangan pertama.

“Rekan advokad kita yakni Fahrizal, SH pada awal persidangan melihat jelas jika akta itu berkedudukan di Pekanbaru, namun saat ini justru locus delicti saat ini berada di Jalan Pemda Baru. Hal ini nantinya harus di jawab oleh buk Suryanti,”kata Albert.

Poin kedua, sambung Albert, terhadap upaya banding Tergugat, perlu dipertanyakan kembali. Karena sejak putusan majelis hakim tanggal 31 Mei 2018, selang tiga hari setelah putusan dibacakan, PT SIS saat itu diwakili Manager PT SIS, Kepala PU PT SIS, dan stafnya diutus oleh manajemen untuk membicarakan masalah tanah.

“Empat orang diutus manajemen PT SIS ketika itu dikomandoi pak Ginting melakukan upaya pertemuan dengan klien kami, untuk membicarakan masalah tanah, tetapi anehnya klien kami tidak mendapat jawaban soal upaya ganti rugi, dengan alasan mereka tidak bisa mengambil keputusan, dan bahkan tidak bisa menyebutkan angka ganti ruginya, pertanyaan kami untuk apa pak Ginting di utus PT SIS,”paparnya.

Selanjutnya poin ketiga, terkait dengan upaya banding Direktur Utama PT SIS Suryanti terhadap memori banding yang mengajukan permohonan alat bukti baru pada proses banding perlu dipertanyakan kembali.

“Sebagai terbanding, tentu kami akan mempertanyakan adanya upaya permohonan alat bukti baru yang diajukan dalam memori banding. Kenapa alat bukti baru itu tidak serahkan pada saat sidang tingkat pertama, terutama pada agenda pemeriksaan. Nah ini tentunya menjadi pertanyaan kita, maka dari itu memori banding yang diajukan dengan permohonan alat bukti baru ini, seharusnya tidak terjadi, artinya kita siap ikuti upaya banding dari Direktur Utama PT SIS ini,”tandasnya.(pmc)