Gawat! Ribuan Honorer Pelalawan Terancam, Ini Penyebabnya


riaupotenza.com
HM Harris

PANGKALANKERINCI (RPZ) - Tidak tertutup kemungkinan tahun 2019 mendatang, tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten Pelalawan terancam tak bekerja lagi. Pasalnya, Pemkab Pelalawan harus mengalokasikan dana mencapai Rp7 Miliar setiap bulannya.

Ini tentu sangat berat dengan kondisi seperti saat ini. Dan desarnya anggaran untuk membayar gaji honor tiap tahunnya mencapai Rp90 miliar, ini membuat Pemkab dilematis. Jika dipertahankan, maka anggaran pembangunan akan digerogoti. Sementara jika diputuskan kontrak pada akhir tahun ini dapur honorer yang terancam.

''Tiap bulan untuk honor honorer capai Rp7 Miliar, coba setahun sudah berapa hanya untuk gaji honor. Ini tentunya sangat sulit mempertahankan 5.300 honorer lebih yang tersebar hapir seluruh OPD,'' kata Bupati Pelalawan HM Harris saat digelarnya Coffee Morning, Senin (2/7/2018).
Disebutkan pejabat nomor satu di Pelalawan ini, anggaran sebesar itu tak akan mungkin bisa disediakan oleh Pemda. Kaitannya, lanjut Bupati nampak jelas dari tidak signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

''Kenapa selama ini Pemda masih bisa bayar gaji tenaga honor. Pemda masih dibantu Pemerintah Pusat, kedepan ini tidak lagi,  sebab bebankan anggaran tidak lagi tersedia dan menjadi beban Pemda. Di sini daerah tidak sanggup,'' akunya memberikan alasan terkait gambaran penggunaan anggaran serta arah nasib honorer.

Mengingat beban berat ini,  sambung mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode,  Pemerintah diwajibkan mengambil sikap tegas dengan memutus kontrak tenaga honor, paling lama akhir tahun ini.

''Inilah kenyataan yang harus kita hadapi, ini bukan perkara suka atau tidak suka," kata HM Harris menepis anggapan jika rencana itu terkait rasa suka atau tidak terhadap pegawai tidak tetap tersebut.
Terpisah,  Kaban Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, H Davitson SH MH juga mengungkap hal yang sama. Kata mantan Kabag Hukumnya Setkab Pelalawan akan sangat beresiko terhadap keuangan daerah.

''Kalau bertahan, konsekuensinya kita harus siap menanggung beban Rp7 miliar perbulan atau Rp90 miliar pertahun. Akan kah Pemkab siap,  namum itu tadi bupati sudah sampaikan bahwa daerah tidak siap,'' terang Davitson mendukung pimpinannya. amr