Bolos Kerja, 55 Orang ASN Meranti Terpaksa Potong Gaji Dan Insentif 50 %


riaupotenza.com

SELATPANJANG(Pepos)-Tampaknya larangan untuk tidak menambah cuti setelah libur nasional sepertinya tidak digubris oleh puluhan ASN di Lingkunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Hal itu terbukti saat dilakukan pengecekan absensi Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dihari pertama kerja, Kamis (21/7/18) pagi kemarin.

Hasilnya tingkat kehadiran ASN Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti setelah dirata ratakan sebesar 98,6 persen, dengan rincian : 99,7 persen PNS dan 97,4 persen non PNS. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Meranti, Alizar saat didampingi Kabid Pengembangan, Pembinaan dan Kenerja Aparatur H Haramaini kepada Pekanbaru Pos di hari yang sama. 

"Lumayan dengan persentase rata rata, tingkat kehadiran ASN Kepulauan Meranti pada hari pertama usai libur nasional sebesar 98,6 persen."

"Sementara yang melanggar surat edaran dengan menambah libur setelah libur : PNS sebanyak 3 orang tanpa keterangan yang jelas. Sedngkan untuk non PNS 52 orang," tambahnya. 

Untuk menindaklanjuti sanksi yang akan diterima bagi selurih ASN yang bandel tersebut, pihaknya akan melapor ke Bendahara Umum Daerah, BPKAD Kepulauan Meranti, agar bisa dijalankan sanksinya. 

Berdasarkan surat edaran bernomor  800/BKD-PPK/IV/2018/ 392 tentang larangan untuk tidak menyambung cuti setelah cuti bersama idul fitri 1439 hijriyah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib masuk mulai Kamis 21 Juni 2018 besok.‎ 

Di dalam edaran tersebut dituliskan begini: Berdasarkan hasil rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Melati, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hari pertama masuk kerja setelah Iebaran dimulai hari Kamis tanggal 21 Juni 2018

2. Mengingat Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri telah diberikan cukup lama terhitung mulai tanggal 11 Juni s/d 20 Juni 2018, maka Pegawai Negerl Sipil dan Tenaga Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ‎dibenarkan menyambung cuti setelah itu; 

3. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS yang tidak hadir melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam poin 1, akan dilakukan pemotongan Beban Kerja sebesar 50% bagi PNS dan pemotongan gaji sebesar 50% bagi Tenaga Non PNS.

Kepala BKD Alizar juga mengungkapkan tidak mau menarik ulur terkait penetapan sanksi. "Itukan jelas sanksinya sudah tertuang di Perbup. Terlebih kita telha menebarkab surat edaran. Ketika ada yang melanggar tidak akan kami kelonggaran bagi mereka. 

Yang jelas kami hanya memberi pengecualian kepada yang sakit dengan keterangan resmi dari petugas kesehatan. Disamping itu tetap.kita sanksi" ujarnya.(Wira)