Sekda H Bustami HY Keluarkan SE

PNS Bengkalis Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas


riaupotenza.com
MOBDIS DILARANG MUDIK - Mobil Dinas (Mobdis) milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diimbau agar tidak dipergunakan untuk kepentingan mudik. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Bengkalis melalui surat Surat Edaran (SE) Nomor: 900/BPKAD/VI/2018/263 kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BENGKALIS (RPZ) - Menegakkan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menyampaikan imbauan  PNS dilarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan mudik.

Pernyataan itu ditegaskan Amril Mukminin melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H Bustami HY dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 900/BPKAD/VI/2018/263 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Surat tertanggal 6 Juni 2018 itu berisi tentang penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

Salah satu poin penting dalam SE tersebut adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan camat se-Kabupaten Bengkalis itu dinyatakan pula bahwa cuti bersama selama tujuh hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dinilai sudah cukup.

Untuk itu, masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di Perangkat Daerah masing-masing, kecuali alasan penting.

Kemudian, dalam SE itu juga ditegaskan larangan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

‘’Sesuai dengan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya,’’ jelas Bustami dalam angka lima SE tersebut.

Selain itu, dalam SE itu, masing-masing Kepala Perangkat Daerah maupun Camat harus dapat memastikan bahwa setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, seluruh aktivitas di Perangkat Daerah masing-masing berjalan normal. Utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya, dalam SE itu juga diinstruksikan bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SE tersebut, serta meneruskannya kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah. pm