Dugaan korupsi Samsat

Tersangka Merupakan ASN dan Honorer


riaupotenza.com

PEKANBARU (RPZ) — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah menerima berkas dugaan korupsi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di sistem pelayanan satu atap (Samsat) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau.

Dalam berkas tersebut, disebut dua nama tersangka. Dua nama itu yakni Darmawati, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Samsat tersebut, dan Juljalali yang merupakan pegawai honor.

“Kita sudah menerima berkas perkara dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Senin (4/6) lalu. Ada dua tersangka yang tercantum,” kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH MH.

Lebih lanjut dikatakannya, terhadap berkas kedua tersangka itu, saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Peneliti bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

“Jika setelah diteliti oleh Jaksa Peneliti, namun dinyatakan belum lengkap, maka (Jaksa Peneliti) akan menyerahkan kembali ke Penyidik Polda Riau,” ucapnya.

“Namun, jika dinyatakan lengkap (berkas kedua tersangka tersebut) oleh Jaksa Peneliti, maka akan dilanjutkan dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II),” sambungnya.

Diketahui, dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,7 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Gidion dalam keterangannya beberapa hari lalu mengatakan, kedua tersangka tersebut telah dimintai keterangannya. Kendati demikian, oleh pihaknya, belum melakukan upaya penahanan terhadap keduanya.

Penyidik akan melakukan upaya penahanan kepada kedua tersangka usai dilakukan tahap I nantinya.

“Tersangka sudah diperiksa. Belum (ditahan), nanti setelah tahap I,” sebutnya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, korupsi pajak kendaraan itu terbongkar saat anggota kepolisian lalu lintas merazia sebuah mobil yang melanggar rambu lalu lintas. Saat surat-surat kendaraan diperiksa, ditemukan kejanggalan pada surat ketetapan pajak daerah. 

Surat itu dikeluarkan tanpa persetujuan Ditlantas Polda Riau. Dari penelusuran yang dilakukan,  setidaknya 400 kendaraan memiliki surat ketetapan pajak daerah yang tidak wajar.

Tahun 2016 lalu, Polda Riau merilis dan dimuat dalam berbagai pemberitaan bahwa sudah menetapkan empat pegawai Dispenda Riau sebagai tersangka korupsi pajak kendaraan bermotor.

Namun setahun setelah itu, tersangka berubah menjadi dua orang. Mereka adalah D dan J. Kedua tersangka merupakan operator input data pajak di Dispenda. 

Tersangka dinilai mengetahui sistem program data yang dimasukkan ke data base Dispenda Riau. Namun, penanganan kasus itu tidak mengalami perkembangan berarti. 

Penyidik tidak kunjung menyerahkan berkas dan tersangka atau tahap II ke Kejaksaan Tinggi Riau. Sehingga, Jaksa mengembalikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke Polisi.

Belakangan, penyidik Polda Riau kembali melakukan penyidikan ulang di bawah kendali Kombes Pol Gidion. Dalam perjalanan kasus tersebut, akhir 2017 lalu penyidik juga telah menggeledah kantor Bapenda Riau dan menyita sejumlah dokumen.ppg