Besok, Mobil Dinas Dikandangkan


riaupotenza.com
masperi

PEKANBARU (RPZ) - Hari ini, Jumat  8 Juni 2018, merupakan hari terakhir para Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kerja dan akan mulai cuti bersama lebaran  tanggal 11 Juni 2018. Dengan demikian, semua kendaraan dinas pun, mulai Sabtu besok sudah harus dikandangkan dan tak boleh dipakai untuk mudik.

Guna menegaskan larangan penggunaan mobil dinas saat mudik lebaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerbitkan surat edaran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau. Surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Plt Gubernur Riau (Gubri) Wan Thamrin Hasyim tersebut, merupakan tindak lanjut Kepres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama ASN tahun 2018, dan juga edaran dari KPK yang berkaitan dengan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 2018.

Ditambah lagi dengan Peraturan Menpan-RB tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan Disiplin Kerja, yang surat edarannya juga sudah diterbitkan Menpan-RB tanggal 5 Juni 2018 lalu. 

Sehingga bagi ASN yang masih membandel dan tetap menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran akan langsung mendapat tindakan tegas sesuai aturan dan kesalahan yang diperbuat.

Menurut Plt Sekdaprov Riau, Masperi, dalam surat edaran larangan penggunakan kenderaan dinas tersebut, sudah dijelaskan poin-poin yang dilarang. Bahkan surat itu juga sudah disampaikan pada seluruh OPD lingkungan Pemprov Riau serta kabupaten dan kota yang ada di Riau.

Dijelaskan Masperi, penetapan larangan tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu sesuai lama cuti bersama dan ASN mulai masuk dan aktif bekerja kembali.

Sedangkan untuk tingkat pengawasan, Pemprov Riau juga membuka pengaduan untuk masyarakat jika melihat ASN yang masih menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran di lapangan. Yaitu melalui website:bkd.riau.go.id (forum pengaduan) atau SMS ke nomor HP 085265525767 (Trimo Setyono) dan HP 081371919923 (Imron Rosyadi).

Bahkan Pemprov Riau juga telah menugaskan Satpol PP dan Dishub untuk melakukan pengawasan di posko-posko mudik lebaran yang tersebar di seluruh Riau. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh ASN bisa memahami aturan ini dan tidak mencoba untuk melanggar larangan yang telah disampaikan, karena larangan ini tidak hanya himbauan saja tapi juga diiringi saksi yang sudah menunggu jika terbukti.

“Ini bukan sekadar imbauan saja, tapi sudah menjadi aturan dan larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Untuk jangan berfikir untuk mencoba,” tegas Masperi kepada wartawan Rabu (6/6) di ruangannya.

Sementara Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, mengharapkan larangan ini dimaklumi oleh seluruh ASN, tambah lagi larangan ini sangat bagus untuk menciptakan suasana pada masyarakat dalam mengantisipasi  timbulnya berbeda persepsi dan berbeda pendapat.

“Larangan ini menurut saya sangat baik, karena bisa mengantisipasi pandangan dari masyarakat yang selama ini berbeda pendapat,” katanya.

Sedangkan untuk penerapannya ke depan, ia mengaku Pemprov Riau mengharapkan kesadaran masing-masing ASN dan tidak akan mengumpulkan seluruh kendaraan dinas di satu tempat. 

Hal itu juga sebagai pertimbangan salah satu kepercayaan yang juga tidak merepotkan ASN dan juga pihak terkait keamanan kendaraan selama ditinggal mudik.

“Mereka semua kan sudah dewasa dan tau yang terbaik, maka itu kita serahkan dan percayalah kepada mereka untuk yang Terbaik nya tampa harus mengumpulkan semua kendaraan yang ada,” ujarnya.

Disinggung terkait imbauan larangan penambahan cuti yang juga merupakan imbauan dari pemerintah pusat, ia kembali menghimbau ASN untuk bisa memahami sebagaimana mestinya, karena cuti yang diberikan saat ini sudah cukup lama yang sebelumnya telah dinilai sesuai dengan kebutuhan selama lebaran. 

Untuk itu diharapkan kepada seluruh ASN bisa aktif kembali sesuai jadwal. Yang sudah ditetapkan.

“Kita kan bisa memahami, tujuan memberikan cuti lama oleh pemerintah itu sudah pasti mempertimbangan kebutuhan, makanya jangan ditambah lagi,” katanya.

Memang cuti tahunan itu merupakan hak bagi ASN, tapi itu bisa dimanfaatkan di hari berikutnya. Artinya untuk saat ini ASN harus mengikuti aturan maupun himbauan agar terciptanya kinerja dan pegawai yang profesional.

“Kalau aturan atau imbauannya harus masuk ya masuk, dan jangan ditambah lagi. Karena akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan, apa lagi bagi ASN yang bertugas lansung pada pelayanan yang bisa menimbulkan permasalahan,” tutupnya.(dre)