Sidang Lanjutan Korupsi Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas di Dispenda

Pembuat Laporan dan Yang Memotong Harus Bertanggung Jawab


riaupotenza.com
Suasana salah satu sesi sidang kasus korupsi dispenda Riau.

PEKANBARU (RPZ) — Sidang lanjutan perkara korupsi pemotongan anggaran perjalanan dinas di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau kembali digelar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Adapun terdakwanya yakni, 3 wanita yang merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang Retribusi dan Pajak pada Dinas yang kini bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Mereka adalah Yanti, Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, menghadirkan seorang saksi bernama Lukito. Dimintainya keterangan Lukito, sebagai saksi ahli Inspektorat.

Dalam keterangannya, dihadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Bambang Myanto SH MH, Lukito mengatakan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, harus dibuat oleh pihak yang melakukan perjalanan dinas, atau pelaksananya.

“Jadi yang membuat laporannya itu harus orang yang melakukan perjalanan dinas, bukan orang lain,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, uang perjalanan dinas pun tidak dibenarkan untuk dipotong, meskipun pihak yang melakukan perjalanan dinas tidak protes.

“Uang perjalanan dinas tidak boleh dipotong. Tidak dibenarkan juga jika uang perjalanan dinas digunakan tidak sesuai realnya (kenyataannya),” ujarnya.

“Contohnya, dinas keluar kota 3 hari, tetapi yang dikerjakan cuma 1 atau 2 hari. Tapi pembayarannya full. Ini salah,” sambungnya.

Ketika ditanya siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara tersebut, Lukito mengatakan semua pihak harus bertanggung jawab.

“Semuanya harus bertanggung jawab. Pelaksana, yang membuat laporan, yang mengurangi (memotong) harus bertanggung jawab,” jelasnya.

Setelah mendengarkan keterangan ahli, majelis hakim lantas menunda persidangan tersebut. Adapun agenda persidangan selanjutnya yakni masih mendengarkan keterangan ahli.

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU disebutkan, perbuatan ketiga terdakwa dilakukan bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi, bersama terpidana Deliana dan Deyu, mantan Kasubag Keuangan.

Perbuatan Tipikor itu, dilakukan ketiga terdakwa bersama-sama Deliana dan Deyu pada Februari 2015 hingga 2016 lalu. Dimana, pada Februari 2015, terpidana Deliana memanggil terpidana Deyu untuk datang ke ruangannya. Dalam pertemuan itu juga hadir terdakwa Yanti, Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar.

Selain itu, hadir juga Deli selaku Bendahara Pembantu Bidang Pengelolaan Data, Anggraini selaku Bendahara Pembantu Bidang Retribusi, dan Tumino selaku Bendahara Kesekretariatan. 

Saat itu, terpidana Deliana memberitahukan kalau dana UPT segera cair. Namun dari dana itu akan ada pemotongan sebesar 10 persen dari Uang Persediaan  (UP) dan Ganti Uang  (GU) di masing-masing bidang. 

Pencairan dilakukan pada Maret hingga Desember 2015 melalui juru bayar, Akmal. Untuk melaksanakan instruksi Deliana, terpidana Deyu meminta Akmal memotong 10 persen kepada bendahara. pemotongan juga dilakukan tahun 2016.

Setelah terkumpul, dana itu disimpan ke dalam brankas yang diketahui oleh terpidana Deliana dengan tulisan uang pemotongan UP dan GU. Uang itu digunakan untuk membayar operasional seperti bahan bakar minyak, tivi kabel, honor, tiket pesawat, makan bersama dan lain-lain.

Pemotongan ini berdampak pada masing-masing bagian di Bapenda Riau dan perjalanan dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat tindakan itu,  negara dirugikan Rp1,23 miliar.

Dari pemotongan itu, terdakwa Yanti menikmati kerugian negara Rp80.173 701, terdakwa Syarifah  Rp41.379.750 dan terdakwa Deci Rp41.379.730. Uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa.

Akibat perbuatan itu, ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Jo Pasal  3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP dan Pasal 64 KUHP.