Keterlambatan Pencairan Honor Perangkat Kepenghuluan

Bukan Kelalaian Pemkab!


riaupotenza.com
Perangkat kepenghuluan mengurus persaratan pencairan honor perangkat kepenghuluan.

BAGANSIAPIAPI (RPZ) - Masih ada perangkat kepenghuluan di Rohil yang belum menerima honor sampai 14 bulan, bukan disebabkan oleh kelalaian Pemkab Rohil, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Rohil. Kelalaian sampai 14 bulan belum menerima honor lebih disebabkan kelalaian dari perangkat aparatur Kepenghuluan dan Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPKep). 

Demikian dikatakan Kepala Dinas PMD Pemkab Rohil H Jasrianto S Sos, Senin (28/5) menanggapi pernyataan Anggota BPKep Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, M Sayuti, kepada riaupotenza.com di Kantor Dinas PMD Pemkab Rohil di Kawasan Pusat Pemerintahan Pemkab Rohil, di Batu Enam. 

Pernyataan Jasrianto tersebut terkait dengan statemen dari M Sayuti, Anggota BPKep Rantau Panjang Kiri, yang mengatakan 14 bulan BPKep dan perangkat (kepenghuluan) tak terima honor. 

Jasrianto juga membenarkan bahwa sebelum Bupati Rohil non aktif H Suyatno cuti kampanye Pilgub dan Wagubri 2018, sudah memerintahkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkompeten untuk segera dibayarkan dana penghulu sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. 

Kepenghuluan yang belum menerima pencairan honor, jelas Jasrianto, adalah kepenghuluan yang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kepenghuluan (APBKep) Perubahan belum masuk dan belum disampaikan ke Dinas PMD Pemkab Rohil. 

“Dari 173 kepenghuluan yang ada, yang baru masuk APBKep perubahan ada 110 kepenghuluan. Dari 110 kepenghuluan tersebut, yang sudah dicairkan honor perangkat kepenghuluannya sekitar 73 kepenghuluan. Kalau dari dana desa (DD) yang sudah masuk 139 kepenguhuluan, berarti masih ada 34 kepenghuluan yang terlambat menyampaikan APBKep. Jadi ini sebenarnya keterlambatan desa. Jadi kenapa terjadi kondisi demikian (belum terima honor) disebabkan perubahan APBKep belum masuk ke kita,” kata Jasrianto, kepada riaupotenza.com. 

Dikatakan Jasrianto, keseluruhan kepenghuluan mengalami keterlambatan pencairan honor perangkat kepenghuluan, tidak saja Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kubu. Kondisi keterlambatan ini, terang Jasrianto, juga tidak serta merta mesti disalahkan pihak perangkat kepenghuluan dan BPKep, disebabkan ada kebijakan pusat agar dilakukan revisi pada (perubahan) APBKep tahun sedang berjalan disebabkan adanya penambahan dana belanja padat karya tunai upah 30 persen bantuan dari Pemerintah Pusat.            Selain itu, terang Jasrianto, juga ada tambahan dana sebesar Rp100 juta bantuan keuangan (bankeu) per kepenghuluan yang juga harus dituangkan di dalam APBKep Perubahan. Perintah agar kepenghuluan melakukan perubahan pada APBKep-nya, kata Jasrianto, sudah lama disampaikan ke kepenghuluan, dan melalui camat. 

“Maka harus dirombak balik (APBKep-nya). Merombak APBKep itu tidak sama dengan merombak APBD Kabupaten. Kalau merombak APBD kan cukup dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemkab bersama OPD. Tapi kalau mengubah APBKep harus di musyawarahkan ulang dengan masyarakat. Itu bedanya. Tapi tidak putus (selesa) BPKep, Penghulu dan masyarakat merombak APBKep,” jelas Jasrianto, mengenai sebab musabab dilakukan perombakan APBKep. 

Selain itu, jelas Jasrianto, perombakan atau revisi APBKep tersebut juga perlu direvisi bersama agar masyarakat tidak mencurigai Penghulu atau BPKep yang bermain dengan meniadakan proyek ini, menyulap itu atau menghapus proyek ini. Sehingga, terangnya, mengubah APBKep itu memang perlu waktu dan harus sesuai dengan progres yang sudah ada. “Sedangkan ini Anggota BPKep menyalahkan kita. Pada hal kesalahan dan keterlambatan ada di desa. Ini ada Penghulu Bagan Jawa Pesisir Taufik Basirun. Mereka juga terlambat mengajukan, tapi berkas pengajuan mereka sudah masuk dan sudah dicairkan honor mereka,” ujar Jasrianto. 

Kenapa sampai sekarang masih banyak kepenghuluan yang belum selesai menyusun dan mengajukan APBKep-nya? Jasrianto mengatakan secara teknis yang bisa menjawab hal tersebut adalah kepenghuluan masing-masing. Tapi menurut pendapat Jasrianto, salah satu sebab keterlambatan adalah dampak dari perubahan perangkat di kepenghuluan. Sebab, jelas Jasrianto, begitu penghulu baru menjabat mereka melakukan perombakan perangkat desa, seperti dengan mengganti Sekretaris Penghulu, Bendahara dan perangkat kepenghuluan lainnya. 

“Pada hal mereka yang dilatih tersebut sudah kita latih, sudah kita bina. Penggantinya ini yang tidak bisa bekerja. Itu yang membut mereka terlambat mengajukan. Bukan kita tidak paksa mereka agar segera siapkan. Tapi memang mereka tidak bisa. Mau kita bantu buatkan (susun APBKep perubahan) tidak boleh. Lagian kita juga ada banyak pekerjaan lain,” jelas Jasrianto. 

Sementara pencairan honor perangkat kepenghuluan, Jasrianto mengatakan sesuai dengan perintah Bupati non aktif sebelum cuti dan perintah Plt Bupati Rohil H Jamiludin, akan dibayarkan tunda bayar honor 2017 dan 2018, yakni 5 bulan. Tunda bayar 9 bulan honor 2017 ditalangi 3 bulan dan tunda bayar honor 2018 di bayarkan 2 bulan. Akan tetapi hanya kepenghuluan yang telah mengajukan APBKep Perubahan yang akan memperoleh pencairan honor perangkat kepenghuluan. 

“Saya minta Pemdes, Anggota BPKep macam Pak Sayuti, Anggota BPKep lainnya, kalau komentar tempatkan sesuatu itu pada porsinya. Jadi kalau memang tidak tau permasalahannya tanyakan dulu dengan penghulunya. Saya yakin dia tidak tau. Tapi kalau dia bertanya dulu kepada kepala penghulunya pasti tahu jalan ceritanya. Jadi kondisi ini bukan Pemda yang menyebabkannya. Tidak mungkin Pemda menterlantarkan. Memang situasi tunda bayar itu disebabkan kondisi keuangan daerah kita yang sekarang ini begini,” pungkas Jasrianto.amr