Sidang Atas Terdakwa Awie Tong Seng

PH Terdakwa Minta Dakwaan dan Tuntutan JPU Batal Demi Hukum


riaupotenza.com
Majlis Hakim di PN Rohil, saat menggelar sidang perkara terdakwa Awie Tong Seng, Senin (21-5).

UJUNGTANJUNG (RPZ) - Perkara dugaan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan oleh terdakwa Rajadi alias Awie Tong Seng selaku Wakil Ketua I Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Senin (21/5) sekitar pukul 10.30 Wib kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rohil. Dengan agenda mendengarkan keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan primer yang dibacakan minggu lalu menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan dana yayasan sebesar lebih kurang 700 juta rupiah sedangkan dalam dakwaan subsider pasal 372 KUHPidana dan Undang Undang Yayasan pasal 70 ayat (1) dan (2).

Hal ini terungkap berdasarkan hasil audit independen yang dilakukan pihak yayasan bahwa ada kerugian dalam keuangan yayasan. Seperti adanya penggunaan keuangan untuk diri sendiri dan pengeluaran yang tidak ada bukti yang sah hingga terjadi kerugian keuangan pihak yayasan. Sehingga pihak pembina yayaan melaporkan terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan keuangan yayasan. 

“Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang ditangani oleh Polda Riau dan Kejati Riau yang terdaftar di PN Rohil dengan No.Reg 197/pid.b/2018/pn Rohil dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang kali ini dipimpim oleh Ketua Majelis Hakim M.Hanafi Insya SH didampingi dua anggotanya Lukman Nulhakim SH MH dan Rina Yose SH, dengan Panitera Harmi Jaya SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulestari SH.

Sedangkan terdakwa Rajadi alias Awie Tongseng memberikan kuasanya kepada Afdal Muhanmad SH, Lambok Pakpahan SH dari kantor Afdal Law Firm Jakarta dan kantor hukum Cutra Andika dan rekan yang diwakili Alben Tajudin SH dan Syahfrudin Hasibuan SH.

Pantauan dalam sidang dalam eksepsi atau keberatan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa, bahwa pemeriksaan organ yayasan dalam penyitaan atau pengambilan data dokumen milik yayasan dalam perkara a quo penyidik atau penuntut umum dengan segaja mengabaikan dan melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa dalam perkara ini penerapannya merupakan Lex Specialis. Artinya, pemeriksaan organ yayasan dalam hal ada dugaan perbuatan melawan hukum harus melalui penetapan pihak pengadilan, atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan.

Sedangkan permohonan penyidik dalam hal ini Polda Riau untuk memeriksa organ yayasan Perguruan Wahidin dalam perkara ini telah ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri pada tahun 2010 lalu.

“Sehingga penasehat hukum berpendapat, bahwa penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa perkara ini cacat hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima,” jelas penasehat hukum terdakwa yang secara bergantian membacakan keberatannya dalam sidang itu.

Dalam eksepsi penasehat hukum juga meminta kepada majelis hakim, agar menjatuhkan putusan sela terhadap terdakwa yakni mengabulkan permohonan eksepsi terdakwa, menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan memohon membebaskan terdakwa dari tahanan rumah.

Atas eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa,  JPU yang diwakili oleh Sulestari SH langsung mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memberi waktu satu minggu menyiapkan tanggapan atas eksepsi tersebut. Selanjutnya ketua majelis hakim mengabulkan permohonan JPU dan mengatakan sidang akan dilanjutkan pada Senin (28/5) dan selanjutnya sidang ditutup.Fen