Puasa Tak Jadi Penghalang, Triwulan Ke II PAD Meranti Tembus 34,6 Persen


riaupotenza.com

SELATPANJANG(RPZ)-Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, per-Mei 2018 mencapai 34,6 persen atau setara Rp 34,062 milliar dari targetnya sebesar Rp 81,190 millliar. 

"Untuk saat ini realisasi pada pertengahan triwulan ke II sudah mencapai Rp 34,062 milliar," ujar Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Eri Suhairi S Sos kepada Pekanbaru Pos, Selasa (22/5/18) kemarin. 

Menurutnya dari realisasi tersebut, saat ini PAD terbesar pada pendapatan pajak reklame setara 81 persen. 

Untuk urutan kedua terbesar pajak hotel atau tempat penginapan, yakni 44,51 persen. Sedangkan diposisi ketiga terbesar disusul oleh pajak restorant 31,45 persen. 

Selain itu ia juga mengaku optimis jika realisasi PAD menjelang Idul Fitri mendatang bisa mencapai 50 persen dari target yang telah ditetapkan. Walaupun saat ini ia dan anggotanya sedang menjalankan ibadah puasa. 

"Walaupun anggota pada puasa semua, kita tetap yakin usai lebaran mendatang realisasi PAD bisa mencapai 50 persen atau separuh dari target yang telah ditetapkan," ujarnya. 

Menurutnya untuk mengenjot realisasi pencapaian tersebut, berpuasa tidaklah menjadi alasan bagi ia dan jajarannya. 

Terlebih sebelum puasa beberapa hari yang lalu ia mengaku telah menggelar rapat internal. Dalam rapat itu mereka komit akan mengejar relialsasi PAD 50 persen akan tercapai pada akhir triwulan ke II.

Jauh sebelum ini, menurutnya Itu bisa saja dicapai jika kepatuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar tepat waktu, asalnya hingga saat ini realisasi PAD dari PBB masih berkisar pada 12,77 persen. 

Dan angka tersebut berada pada level penerimaan yang paling bawah ketimbang dari sektor lainnya. 

"Sebenarnya itu bisa saja tercapai bulan ini jika masyarakat taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanpa keterlambatan. Biasanya PBB itu masuk akhir Desember," ungkapnya. 

Selain PBB, masalah juga terdapat pada realisasi PAD dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Menurutnya pendapat dari BPHT memang tidak bisa di prediksi dan terukur, karena itu masuk ketika terjadinya transaksi jual beli bangunan dan lahan. 

Terlebih atas anjloknya perekonomian saat ini, yang mana mayoritas hanya masuknpasa transaksi kecil yang melibatkan skala perorangan saja.

Sedangkan investasi usaha berskala besar manih sangat minim, kata Ery.(Wira)