Duduk Bersama, Selesaikan Sengketa Lahan


riaupotenza.com
Edi Purnama

BATANGCENAKU (RPZ) - Berjanji bakal mengajak duduk pemerintahan Desa Kepayang Sari, pihak PT Tasma Puja melalui Humas, Dian Alfitra mengaku belum bisa menjumpai Kades Kepayang Sari guna mendudukan perkara sengketa lahan seluas 100 hektar yang saat ini diklaim sebagai hak milik masyarakat Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
 
‘’Kami sudah berjanji akan duduk bersama menyelesaikan sengketa lahan yang diklaim masyarakay milik mereka. Bahkan, kami juga akan mengikutsertakan Kades Kepayang Sari guna mencari solusi dalam masalah ini. Hanya saja, saat kami hubungi, Kades Kepayang Sari tengah berada di Pekanbaru menyelesaikan suatu keperluan,’’ ujar Dian.
 
Sementara itu, Kades Alim, Edi Purnama menegaskan juga punya harapan yang sama yakni segera tuntasnya perkara tersebut.  Edi menyebut jika permasalahan hendaknya diupayakan dengan kepala dingin.
 
Apalagi kini ia mengetahui jika PT Tasma Puja berkemungkinan bukanlah perampas jika dilihat dari press rellesse berisi penolakan keras atas tuduhan sebagian warganya yang menuding perusahaan itu telah merampas hak lahan desa yang ia pimpin saat ini.
 
Bahkan, ia berpendapat jika keberadaan PT Tasma Puja menduduki lahan wilayah administrasi desanya itu terjadi atas dasar rekomendasi 3 desa di Batang Cenaku yakni Desa Kepayang Sari, Anak Talang dan Desa Cenaku Kecil. Penunjukan penggarapan lahan 100 ha tersebut juga beralaskan dasar kesepakatan ninik mamak, tokoh adat, tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat pada tahun 2011 dengan isi kesepakatan yang mengukuhkan batas batas desa.  Sehingga lahan 100 ha yang kini jadi permasalahan kala itu dianggap merupakan wilayah desa Kepayang Sari yang berhak menunjukan dimana PT. Tasma Puja boleh membuka lahan.
 
Namun menurut Ketua BPD Alim Tamrin Syam dalam opsinya menjelaskan luasan administrasi desa Kepayang  Sari adalah sesuai peraturan daerah (Perda) yang terbit sebagai pengukuhan atas pemekaran desa Kepayang Sari dari desa Cenaku  Kecil dengan luasan 6x8 kilometer persegi. 
 
Tamrin menambahkan, jika keberadaan lahan 100 ha yang kini tengah diributkan masyarakat dan perusahaan itu berada di belasan kilometer dari Desa Kepayang Sari.  Artinya, menurut Tamrin area bermasalah terletak di luar wilayah administrasi Desa Kepayang Sari.
 
Kembali pada penyampaian Kades Alim,  Edi Purnama menjelaskan perihal kesepakatan ninik mamak, tokoh adat dan tokoh pemerintahan tahun 2011 yang mengukuhkan batas desa juga bisa dibuat secara mufakat. Namun Tamrin bersama tokoh masyarakat juga Kades Alim juga mengaku mengetahui satu poin pengecualian pada surat pernyataan adat tersebut yakni kesepakatan akan batal apabila nanti dijumpai peraturan dan keputusan yang lebih tinggi dari padanya. “Menurut saya Perda adalah peraturan dan putusan yang lebih tinggi,’’ bebernya.ono