Walikota Dumai Dukung Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi


riaupotenza.com
Walikota Dumai H Zulkifli AS

DUMAI (RPZ)- Korupsi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi, membuat tindak kejahatan korupsi menjadi perhatian utama, khususnya di lingkungan pemerintahan.

Korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan ini, selain menghambat pelaksanaan program-program pemerintah juga berdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat luas, seperti terganggunya pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya keras untuk mencegah dan memberantas tindak korupsi melalui berbagai cara dan metode.  

'' Sejalan dengan pemikiran tersebut, selaku pemerintah Kota Dumai, saya memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang bertujuan untuk pencegahan korupsi ini. Kita, sebagai aparatur dan secara organisasi akan selalu bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempromosikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN.  Termasuk penyelenggaran sosialisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang kita laksanakan hari ini yang menekankan sosialiasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan Fokus Sasaran Pelaksanaan Whistle Blowing System (Pojok Pengaduan) dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Dumai''ujar Walikota Dumai baru baru yang mendukung Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dilingkungan Pemko Dumai tahun 2018.

Walikota Dumai H Zulkifli AS mengatakan, kegiatan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi  ini merupakan upaya pencegahan korupsi disamping upaya penindakan dan penegakan hukum oleh pihak aparat penegak hukum. 

'' Kegiatan ini merupakan mandat BPKP yang diberikan Presiden melalui Perpres Nomor 192 Tahun 2014. Disamping itu, kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah dan korporasi negara/daerah''jelasnya.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi ini kata Zul AS, untuk meningkatnya kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang berakhir pada tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. 

'' Untuk itulah Pendampingan dari BPKP senantiasa diharapkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan program-program agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku''demikian Walikota Dumai H Zulkifli AS.(mdi)