Untuk Pelebaran Jalan Soebrantas

Baru Dua Persil Lahan Dieksekusi


riaupotenza.com
Alat berat tampak dikerahkan melakukan eksekusi lahan untuk pelebaran jalan di Jalan HR Soebrantas, Panam.

KOTA (RPZ) - Ratusan petugas gabungan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, Satpol PP, Dinas Pertanahan, Polresta Pekanbaru, Polsek Tampan dan perwakilan dari Kementerian melakukan eksekusi paksa pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan HR Subrantas, Rabu (9/5) di simpang Garuda Sakti.

Sejumlah bangunan dirobohkan oleh petugas dengan menggunakan alat berat eksavator. Satu persatu bangunan yang berdiri di atas lahan yang terkena dampak pelebaran Jalan HR Soebrantas tersebut dirobohkan.

Pelaksanaan eksekusi berlangsung kondusif, tidak terjadi bentrokan atau penolakan dari pemilik lahan. Sebab sebelumnya pemilik lahan sudah diberikan sosialisasi terkait rencana eksekusi tersebut.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Dedi Gusriadi mengatakan, luas lahan yang dieksekusi paksa tersebut mencapai 2 persil.

Upaya paksa ini dilakukan setelah sebelumnya tidak ada titik temu antara pemilik lahan dengan Pemko Pekanbaru soal besaran ganti rugi. Sehingga Pemko Pekanbaru menempuh jalur konsinyasi dengan menitipkan uang ganti rugi lahan tersebut ke pihak Pengadilan Negeri.

“Seluruhnya ada 7 persil lahan yang (uang gantinya) kita titipkan di Pengadilan Negeri. Setelah dilakukan komunikasi dengan pemilik lahan, ada dua persil yang sudah disetujui oleh pemiliknya. Masih tersisa 5 persil lagi. Dari lima persil itu, dua persil kita eksekusi hari ini. Jadi sekarang masih ada 3 persil lagi yang belum tuntas,” jelas Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, dari 3 persil tersebut sejauh ini belum bisa dilakukan upaya eksekusi paksa. Hal ini karena ada kendala teknis di lapangan.

Sehingga harus ditempuh upaya lain sebelum dilakukan eksekusi. “Ada satu persil lagi yang terpaksa kita lanjutkan ke proses persidangan karena status kepemilikan lahannya tumpang tindih,” katanya.

Sementara dua persil lagi belum bisa dilakukan eksekusi karena masih terkendala rumah ibadah yang berdiri di atas lahan tersebut.

Sehingga Pemko Pekanbaru dan tim dari Pengadilan Negeri serta kepolisian akan memjumpai pemilik lahan yang di atasnya ada bangunan rumah ibadah tersebut.

“Kita akan jumpai dulu pemiliknya. Jadi kita akan adakan pertemuan untuk membicarakan keberadaan masjid ini. Karena yang punya masjid ini sama dengan yang punya lahan itu. Masjid ini memang pribadi yang membangun, tapi kan yang menggunakannya masyarakat banyak,” paparnya.

Dedi juga mengungkapkan, proses ganti rugi lahan untuk pelebaran Jalan HR Soebrantas mulai dari Simpang Garuda Sakti hingga perbatasan Kampar. Panjangnya lebih kurang 1,6 kilometer.

“Hingga akhir 2017 lalu, masih tersisa sekitar 15 persil lagi. Dari 15 pesil itu, 8 persil diganti rugi dengan menggunakan APBD, kemudian 7 persil lagi diganti rugi dengan menggunakan APBN. Dua persil sudah dilakukan ganti rugi, dan sekarang masih bermasalah 5 persil lagi,” tutupnya. (lex)