Wabup Hadir Rekornas Penyaluran Dana Desa

Dana Desa APBD Kuansing Rp153 Miliar


riaupotenza.com
Wakil Bupati Kuansing H Halim menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (9/5).

Kuansing (RPZ) - Wakil Bupati Kuansing H Halim menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (9/5). Dalam kesempatan itu, Wabup mengatakan dana desa APBD yang didapat Kabupaten Kuansing sebesar Rp153 miliar. 

"Kita ketahui pencairan dana desa APBN ini ada tiga tahap. Tahap pertama dicairkan 20 persen, tahap II 40 persen dan tahap III 40 persen," kata Halim usai Rekornas kepada wartawan kemarin. 

Masih kata Halim, pencairan tahap I dana desa dari APBN sudah terealisasi 85 persen. Sementara sisanya 15 persen saat ini sedang tahap proses pencairan.

"Saya minta instansi terkait termasuk desa untuk mempercepat progres pencairan tahap I. Sehingga nanti bisa diproses lagi pencairan tahap keduanya," ujar Halim. 

Turut mendampingi Wakil Bupati, Kabag Humas dan Protokoler Drs Muradi, Kabid Perbendaharaan BPKAD Abdillah Arifin serta Kasubag Peliputan Dokumentasi dan Publikasi Dasmuri Putra SP. 

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan percepatan penyaluran dana desa 2018 terus digenjot pemerintah. 

"Tolong percepat  penyaluran dana desanya paling lambat 7 hari  disalurkan ke desa setelah dicairkan oleh pusat ke deerah," tegas Eko saat memberi arahan pada Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa di Jakarta.  

Ia menambahkan, dengan cepatnya penyaluran dana desa, maka pembangunan dengan menggunakan skema padat karya tunai dapat segera direalisasikan. Menteri Eko mengingatkan agar 30 persen dari pengerjaan proyek dana desa harus dialokasikan untuk upah pekerja. 

“Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, walikota, dan kepala desa," ujarnya optimistis.

Menteri Eko meyakini, program dana desa adalah sebuah cara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi. Dana desa dapat ditambah tergantung kesiapan penyerapan pemerintah desa.

"Tahun depan Presiden menghimbau untuk dinaikkan (dana desa) menjadi Rp 80 triliun dari tahun ini berjumlah Rp 60 triliun Apakah desa-desa siap?," tanya Menteri Eko. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, untuk mencairkan dana desa tahap pertama dari KPPN ke kas daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan dua dokumen, yaitu Peraturan Daerah terkait APBD dan Peraturan Bupati/ Walikota tentang rincian penggunaan dana desa. 

Boediarso melanjutkan, jika dalam waktu tujuh hari dari kas daerah ke desa tidak dicairkan, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan akan ada sanksi.

"Kita akan evaluasi. Jika dari kas daerah ke desa belum cair maka ada sanksi penundaan DAU dan BPH pada bulan Juni," ujarnya.(cil)