Denda Rp 50 Juta, dan Kurungan 3 Bulan Bukan Target Utama


riaupotenza.com
SOSIALISASI : Satpol PP Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi kepada pengusaha di aula lantai II Kantor Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Jalan Air Bersih-Bengkalis, Kamis (12/4/2018).(sukardi)

BENGKALIS (RPZ) — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis berupaya memberikan pemahaman terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bengkalis. Perda yang sudah menjadi produk hukum wajib dipenuhi, meski sanksi hukumnya tidak seberapa dimata para pengusaha.

“Sanksi atau hukuman 3 bulan kurungan, dan denda sebesar Rp 50 juta itu tak seberapa bagi para pengusaha. Namun, perlu diingatkan, sanksi itu tidak menjadi target kami, namun kami lebih terfokus pada capaian target dari Perda itu sendiri, sebagai penegak Perda, maka kami perlu memberikan pemahaman ini kepada para pengusaha yang hadir disini,”terang Erzansyah salah satu narasumber sosialisasi dari Satpol PP yang juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah koordinasi Polri, Kamis (12/4/2018).

Menurutnya, pemahaman terkait dengan regulasi atau aturan hukum Perda ini bisa dikatakan sanksinya merupakan tindak pidana ringan (Tipiring). Akan tetapi, jika pengusaha lebih mengkedepankan profesionalisme, atau legalitas. Maka tentunya, sebelum mendirikan usaha, terlebih dahulu mengurus segala perizinannya.

Sehingga, sambugnya. Melalui izin usaha yang dimiliki, maka secara tidak langsung juga telah berupaya sadar hukum atau taat aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (RI). Selain itu juga sebagai upaya berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pajak atau retribusi yang dibayarkan oleh pengusaha. Itu semuanya untuk pemerataan pembangunan di daerah, sehingga setiap pengusaha pasti ingin memiliki izin, dan usahanya bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan sedikitpun, maka melalui sosialisasi ini perlu kita tanamkan kesadaran dan niat kita bersama membangun daerah,”papar Erzan yang juga menjabat Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Bengkalis ini.

Sebelumnya, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kakan Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Jenri Salmon Ginting, AP, M.Si, Kamis (12/4/2018) mengatakan, secara historis tujuan dibentuknya Satpol PP adalah untuk menegakkan Perda dan peraturan masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi domain Satpol PP Kabupaten Bengkalis.

“Hari ini kita melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha, baik badan hukum, dan perseorangan, untuk mentaati Perda atau Perbup yang implementasi sudah ada yakni Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum,”kata Jenri.

Menurutnya, Satpol PP sebagai penegak Perda, sebelum melakukan penegakan hukum, tentunya harus melakukan pertemuan dengan pengusaha, untuk pembinaan, serta menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum Perda itu sendiri.

“Pendekatan persuasive dulu, ini salah satunya mengadakan pertemuan dengan pengusaha, setelah itu mendata kembali. Mana yang belum lengkap, kita beri surat teguran, sesuai Peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP,”terangnya.

Ia mengatakan, upaya ini tidak kali ini, namun Satpol PP sebelumnya sudah tiga kali menyurati informasi Perda ini, baik camat, hingga ke pendataan, badan usaha badan hukum dan perseorangan, dan ini akan teurs berlanjut di kecamatan lainnya, sosialissi dan pembinaan non yudisial.

 “Kita juga sudah lakukan pemberitahuan melalui surat, memang dari pengawasan kami, masih terdapat badan usaha yang membendel, contohnya, adanya temuan kita usaha warnet yang beropersi melebihi jam operasi yang diberikan, itu nanti akan kita tegur, jika tidak diindahkan, maka akan kita tindak tegas, sesuai dengan SOP,”katanya.(kar)

Penulis : Sukardi

Editor   : Abid Hidayatullah.