Tegakkan Perda, Satpol PP Gelar Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pengusaha


riaupotenza.com
SOSIALISASI : Satpol PP Kabupaten Bengkalis melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha terkait dengan tupoksi Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) yang dilaksanakan di aula lantai II Kantor Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Jalan Air Bersih-Bengkalis, Kamis (12/4/2018).(Sukardi)

BENGKALIS (RPZ) — Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis mengadakan sosialisasi, serta pembinaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) kepada pengusaha, baik badan usaha, dan usaha perseorangan.

Sosialisasi itu dilaksanakan di aula lantai II Kantor Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Jalan Air Bersih-Bengkalis, Kamis (12/4/2018). Sosialisasi itu dihadiri undangan diantaranya sekitar kurang lebih 80 pengusaha di wilayah Kecamatan Bengkalis dan Bantan.

Selain memberikan pemahaman tugas pokok Satpol PP, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Para pengusaha juga diberi masukan-masukan terkait dengan perizinan usaha.

Kegiatan itu dibuka resmi oleh Kepala Kantos Satuan Polisi Pamong Praja (Kakan Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Jenri Salmon Ginting, AP, M.Si. Rangkaian kegiatan juga dibarengi dengan sosialisasi yang disampaikan oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP diantaranya, Suyatno, SH, dan Erzansyah.

Dihadapan para undangan, Jenri Salmon mengutarakan, secara historis tujuan dibentuknya Satpol PP adalah untuk menegakkan Perda dan peraturan masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi domain Satpol PP Kabupaten Bengkalis.

“Hari ini kita melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha, baik badan hukum, dan perseorangan, untuk mentaati Perda atau Perbup yang implementasi sudah ada yakni Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum,”kata Jenri.

Menurutnya, Satpol PP sebagai penegak Perda, sebelum melakukan penegakan hukum, tentunya harus melakukan pertemuan dengan pengusaha, untuk pembinaan, serta menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum Perda itu sendiri.

“Pendekatan persuasive dulu, ini salah satunya mengadakan pertemuan dengan pengusaha, setelah itu mendata kembali. Mana yang belum lengkap, kita beri surat teguran, sesuai Peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP,”terangnya.

Ia mengatakan, upaya ini tidak kali ini, namun Satpol PP sebelumnya sudah tiga kali menyurati informasi Perda ini, baik camat, hingga ke pendataan, badan usaha badan hukum dan perseorangan, dan ini akan teurs berlanjut di kecamatan lainnya, sosialissi dan pembinaan non yudisial.

“Kita juga sudah lakukan pemberitahuan melalui surat, memang dari pengawasan kami, masih terdapat badan usaha yang membendel, contohnya, adanya temuan kita usaha warnet yang beropersi melebihi jam operasi yang diberikan, itu nanti akan kita tegur, jika tidak diindahkan, maka akan kita tindak tegas, sesuai dengan SOP,”katanya.

80 Usaha Terdata di Kecamatan Bengkalis

Dibagian lain, Jenri yang pernah menjadi Satpol PP Kecamatan Mandau ini menuturkan, untuk pendataan yang sudah berjalan. Khusus di Kecamatan Bengkalis, terdapat sebanyak 80 usaha yang sudah didata dan didatangi oleh petugas.

Namun, menurut Jenri, jumlah itu akan terus bertambah, karena proses pendataan terus berjalan. Bahkan, untuk pendataan ini melibatkan pihak kecamatan setempat.

“Saya sudah surati semua, khusus Pulau Bengkalis termasuk Kecamatan Bantan. Ada sekitar 80 usaha yang sudah didata, maka dari itu kita perlu lakukan sesuai SOP,”katanya.(*1)

Penulis : Yahya Sofyan

Editor   : Abid Hidayatullah