Rp46 Miliar untuk Bayar Utang

Silahkan Rekrut Honor, Asal Rp46 M Jangan Diotak-atik


KUANSING (RPZ)--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing tidak melarang pemerintah untuk merekrut tenaga honorer. Pasalnya, rekrutmen tersebut merupakan hak pemerintah.

"Kita paham pemerintah butuh tenaga honorer, maka silahkan rekrut. Kami tak melarang karena itu hak pemerintah," kata Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi SAg kepada wartawan kemarin.

Namun Cak Mus-sapaan akrab Musliadi-menegaskan agar pemerintah tidak menggunakan Rp46 Miliar untuk rekrutmen honorer.

"Karena kesepakatan saat pembahasan rasionalisasi lalu, sudah disepakati dana itu untuk membayar hutang,” ujar Cak Mus.

Namun jika pemerintah tetap berkeinginan untuk merekrut tenaga kontrak, ia menyarankan agar pihak eksekutif mencari solusi untuk mengatasinya.

"Silahkan saja rekrut, tapi cari solusi lainnya," katanya Cak Mus.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kuansing, Dr Agusmandar tak menampik jika saat ini sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kuansing benar-benar membutuhkan tenaga honor.

Kebutuhan itu kata Agusmandar, nyaris mencampai 5.300 orang. Untuk pendidikan saja, sekitar 3.000 orang. Selebihnya itu, tenaga kesehatan dan Satpol PP serta dinas yang lain. 

"Kebutuhan ini sudah berdasarkan analisa kebutuhan pegawai," katanya.

Namun menurut kesepakatan bersama pada saat pembahasan rasionalisasi anggaran tempo hari dengan DPRD telah telah disepakati bahwasanya anggaran untuk pegawai honor kontrak itu akan dirasionalisasi. 

"Kedepan terkait masalah ini, kita akan kita komunikasikan dengan DPRD. Karena pemerintah membutuhkan pegawai honor kontrak," katanya.(cil)