Indra Agus : PPDB akan Diterapkan Sistem Zonasi

Disdik Riau Tegaskan Masuk Sekolah Negeri Gratis


PEKANBARU (RPZ) -- Dalam waktu dekat ini seluruh sekolah akan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2018/2019. Baik sekolah negri maupun sekolah swasta yang sebagian besarnya sudah melakukan penerimaan siswa.

Namun, untuk bisa masuk sekolah maupun melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi masyarakat kembali dihantui dengan adanya biaya-biaya besar yang harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Termasuk sekolah negri yang selama ini sudah menjadi issu setiap tahun di lingkungan masyarakat. Apa lagi untuk masuk pada sekolah negri yang lebih bagus dan berkualitas, seperti tingkat SMA dan SMK jika masyarakat harus membayar sampai puluhan juta.

Hal itu dibantahkan oleh Pelaksana harian (Plh) Kepala disdik Riau, Indra Agus Lukman, di tegaskannya untuk masuk sekolah itu tidak ada pungutan biaya yang mencapai puluhan juga, kerana untuk PPDB ini, khusunya sekolah negri yang jauh hari sebelumnya pemerintah pusat sudah menegaskan tidak dipungut biaya alias gratis. Sehingga jika ada issu pungutan PPDB mencapai puluhan juta itu hanya issu yang belum bisa dibenarkan kepastian ya.

Menurutnya itu wajar lah, dimana orang berfikir untuk masuk sekolah ini sekolah itu masuk sekian-sekian biayanya. Tetapi jangan salah ada oknum yang menamakan sekolah dan ada yang mengatakan kenal dengan kepala sekolah untuk menjamin bisa masuk pada sekolah. Ini yang harus berhati-hati dan jangan sampai percaya dengan hal maupun orang seperti ini. Karena untuk pendaftaran ke sekolah negri manapun tidak ada biaya, kalaupun ada itu administrasi yang sudah ditentukan dengan terbuka.

"Kasarnya ini calo lah, untuk itu kita harap masyarakat jangan sampai gampang untuk percaya," kata Indra Agus Kepada Pekanbaru Pos beberapa waktu lalu di. Pekanbaru.

Kalau dulu, penerimaan siswa baru ini sekolah menerapkan sistem nilai, khusus di tahun 2018 depan, Disdik Riau akan menerapkan sistem zonasi keberadaan sekolah yang wajib menerima siswa sesuai zonasi yang sudah di tetapkan.

Untuk jarak zonasi sendiri, akan diterapkan sesuai jumlah penerimaan siswa yang akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal akan dibuka mulai radius 500 meter, jika dalam radius itu belum cukup ditambah menjadi 1 km atau sampai dengan mencukupi kebutuhan siswa yang akan di terima dan sesuai kelas yang disediakan.

"Dan radius itu tetap sesuai lingkungan keberadaan sekolah. Jadi jika misalnya sekolahnya berada di Gobah dari Panam tidak boleh lagi masuk, karena juga akan disesuaikan dengan zona di wilayah masing-masing," katanya. 

Penerapan zonasi ini juga banyak manfaatnya untuk siswa kedepan, seperti siswa tidak susah lagi kesekolah dengan jarak sekolah dan rumah dekat, tambah lagi para siswa tidak perlu lagi pakai kendaraan untuk tingkat keamanan. 

"Sistem ini juga untuk pemerataan pendidikan yang tidak ada lagi sekolah yang dibedakan, termasuk terhadap guru yang bisa di data sesuai kebutuhan dan merata diseluruh wilayah," tutupnya. 

Lebih jauh jelasnya, penerapan zonasi ini baru ditegaskan untuk tingkat SMA, karena untuk SMK belum bisa menimbang sekolah yang memiliki kejuruan khusus yang berbeda antar sekolah lainya.

"Kalau kita paksakan sistem zonasi, maka akan menyulitkan anak didik nanti. Anak didik ingin jurusan tata boga, namun SMK yang ada di sekitar rumahnya hanya ada SMK lain. Nah, ini kan sulit, makanya belum bisa kita Terapkan sistem zonasi," tutupnya. (dre)