Buang Limbah di Sungai Sebabkan Ikan Mati

Ganti Rugi dari PKS PT SRM Masih Dirumuskan


riaupotenza.com
TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH PERUSAHAAN.

TELUKMEGA (RPZ) -- Tim Kajian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Jumat (6/4) kemarin turun ke PKS PT. Sawit Riau Makmur (SRM) di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rohil.

“Hasilnya belum ada, karena kegiatan kemarin adalah salah satu bentuk kegiatan dalam kajian ganti rugi Lingkungan Hidup dan hasilnya masih dalam perumusan,” kata Yeeri Badrun, selaku Ketua Tim Kajian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) dikonfirmasi melalu WA pribadinya, Senin (9/4).

Untuk pencemaran, sambung Yeeri, dilihat dari baku mutu IPAL yang melewati standar pemerintah. “Selama perusahaan belum memenuhi baku mutu standar pemerintah, maka perusahaan belum boleh membuang limbah ke perairan,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa kegiatan kemarin masih survei awal pemetaan daerah kajian di PKS. “Kami masih harus survei data ke masyarakat sekali lagi, data hasilnya dianalisis baru dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohil,” katanya.

Menurutnya, ia lihat kemarin PT. SRM masih menahan limbah di IPAL dan itu tidak menyalahi arahan DLH, untuk tidak membuang limbah ke badan air (sungai).

Namun, ketika dijelaskan jika saat pihaknya turun ke PKS PT. SRM kemarin, saat itu PKS PT. SRM sedang tidak produksi, sehingga limbah masih bisa ditahan di kolam IPAL. Coba bayangkan jika saat mesin PKS PT. SRM itu sedang produksi, tentunya limbah akan meluber ke media lingkungan. 

Yeeri menjawab dengan tegas, bahwa selama baku mutu belum terpenuhi PKS PT. SRM belum boleh membuang limbah ke badan sungai. “Fungsi IPAL adalah menurunkan nilai parameter kualitas air buangan agar sesuai atau dibawah baku mutu air limbah yang ditetapkan pemerintah,” tutupnya. 

Terpisah, Kadis DLH Rohil Suwandi SSos melalui Kabid Penegakan Hukum DLH Rohil Carlos Roshan ST, ketika ditanya legalitas ahli yang di turunkan mengatakan, bahwa tim tersebut dari LPPM UMRI. “Mereka mempunyai latar belakang keahlian masing-masing, ada yang ahli biolilogi, ahli kesehatan masyarakat, ahli lingkungan dan lain-lain,” terang Carlos.

Dikatakanya, bahwa tim yang ditunjuk DLH itu untuk melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran PKS PT. Sawit Riau Makmur. “Jadi UMRI menunjuk salah satu lembaga, mereka yang terdiri dari ahli-ahli ilmu tertentu yang akan melakukan perhitungan kerugian lingkungan,” katanya.

Ditegaskannya, kalau untuk ahli melakukan perhitungan kerugian lingkungan, di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup, tidak ada diatur sertifikasi. “Keahlian mereka didapat dari latar belakang pendidikan mereka, pengalaman dan hasil penelitian mereka. Beda degan penyusunan dokumen AMDAL memang di dalam aturan diwajibkan harus punya sertifikasi keahlian dalam menyusun dokumen AMDAL,” tutupnyaFen