Soal 100 Ribu Guru Honorer jadi CPNS, Bima: Yang Gaji Siapa?


riaupotenza.com

JAKARTA (RPZ) -- Usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi CPNS, dinilai bisa membuat beban keuangan negara bertambah.

Itu sebabnya, harus dihitung betul apakah yang 100 ribu itu masuk kuota sekarang atau di luar itu. "Kalau pemerintah mengangkat 100 ribu guru, siapa yang akan menggaji mereka. Apakah pemerintah pusat atau daerah," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Senin (9/4).

Bila daerah yang menggaji, lanjutnya, akan dilihat pemda mana saja bisa memenuhinya. Mengingat banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Jadi harus diidentifikasi dulu. Usulan 100 ribu ini mungkin kuotanya akan diberikan tapi distribusinya ini yang harus dihitung betul. Kemungkinan enggak akan sejumlah itu juga yang diberikan," tandasnya.

Tiap tahunnya, jumlah guru PNS yang pensiun sebanyak 60 ribu. Sementara kekurangan guru sekira 739 ribu orang. Diberitakan sebelumnya, Muhadjir Effendy mengingkan, dalam rekrutmen CPNS tahun ini, agar ada alokasi 100.000 CPNS untuk guru.

Saat ini ada sekitar 736 ribu guru honorer. Jika Kemenpan-RB menyetujui ada 100.000 guru honorer diangkat jadi CPNS, maka diperlukan waktu tujuh tahun agar semua guru honorer bisa diangkat jadi CPNS.

Muhadjir khawatir jika Kemenpan-RB tidak menyetujui membuka lowongan 100 ribu CPNS dari guru honorer tahun ini, maka permasalah guru honorer akan semakin berlarut. (alz/rpz)