Kades Diminta Jangan Muda Keluarkan SKT

Tangkap Aktor Intelektual Pengrusakan Lahan RPI


riaupotenza.com
Ir Robert Hendriko

INHU RPZ-- OKNUM Kepala desa (Kades) di Inhu diminta jangan muda mengeluarkan surat keterangan tanah (SKT) kalau tidak ada hal yang mendasari keluarnya surat tersebut. Tak jarang oknum Kades dan warga biasa seperti petani harus berurusan dengan penegak hukum di negeri ini.

Hal tersebut diingatkan seiring dengan ditangkapnya dua orang petani sawit di Inhu oleh Polres Inhu akibat melakukan pengrusakan di atas lahan konsesi perusahaan PT Rimba Pranap Indah (RPI) untuk hutan tanaman Industri (HTI).

 ''Inikan lahan yang dipinjamkan pemerintah lewat Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahanan seluas 14 ribu hakter untuk puluhan tahun ke depan. Sehinggga kita minta oknum Kades dan aparat setempat jangan seenaknya mengeluarkan SKGR atau SKT,'' ingat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Bersatu, Ir Robert Hendriko kepada wartawan, kemarin di Pekanbaru.

 Aktivis sekaligus akdemisi ini menegaskan, bahwa lahan perkebunan yang ada bukanlah hak milik sendiri yang bisa dengan leluasa bisa dikuasai. Bahkan, sekelas perusahaan RPI pun mereka dapat dipastikan memiliki amdal dan izin lainnya yang dikeluarkan pusat dan dinas terkait di kabupaten dan provinsi. ''Termasuk ketentuan pajak, kita cek perusahaan ini punya,'' tegas Ketua Yayasan Perlindungan Hutan Indonesia ini.

Sebagaimana diketahui, saat ini masyarakat petani sawit setempat sudah menguasai tak kurang dari 2.500 hektar lahan HGU perusahaan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Modusnya, lanjut Robert, dengan cara lahan seluas 2.500 hektar itu dikavling-kavling dan dibagi-bagi oknum petani sawit dan aparat setempat.

''Ini yang kita sesalkan. Dan kita mencurigai ada orang dibalik penguasaan lahan ini. Kita minta kepada Polres Inhu untuk mengusut tuntas siapa aktor intelektual di belakang penguasaan lahan HGU milik perusahaan ini. Tangkap siapa yang terlibat, hukum harus ditegakkan,'' tegas aktivis yang dikenal vokal ini.

Dikatakan Robert, pihaknya sangat ingin memberikan pencerahan kepada kades dan petani sawit terkait penguasaan lahan ini. Sebab perusahaan pun tidak akan leluasa menguasai lahan kalau tidak ada izin dan memenuhi ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

''Makanya dengan adanya kasus ini. Saya rasa, ini pelajaran penting bagi kades dan petani sawit yang kita yakini, mereka bukan orang tempatan tapi suruhan pihak-pihak tetentu, sehingga ujung-ujungnya mereka menjadi korban. Kasian mereka kan'' jelasnya lagi. 
  Sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap dua orang petani sawit yang melakukan pengrusakan dan penguasahaan lahan konsesi milik PT Rimba Pranap Indah (RPI).(btr)