Pemkab Inhil Gelar Lokakarya Kotaku

Kotaku, Upaya Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh


riaupotenza.com
SERAHKAN BERKAS MoU-Kadis Perumahan Rakyat dan Permukiman Indragiri Hilir Ir H Tengku Eddy Efrizal menyerahkan MoU dana Kolaborasi Indragiri Hilir kepada pihak Askor Mandiri.

TEMBILAHAN (RPZ) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) saat ini tengah berupaya melaksanakan pembangunan disetiap sektor dengan tujuan membangun Negeri Seribu Parit ke arah yang lebih baik. Hal itu ditegaskan pada pelaksanaan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di aula Hotel Dubest, Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Rabu (21/3).
 
Sosialisasi Lokakarya Kotaku dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir, Ir H Tengku Eddy Efrizal MP. Sosialisasi itu menghadirkan narasumber dari Satker PIP Kotaku Kabupaten Indragiri Hilir, Team Leader KMW OC 1 Riau, Askot Mandiri Program-Program Kotaku dan Fasilitator Program Kotaku.
 
Dalam Sambutannya H Tengku Efrizal menyampaikan program Kotaku adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Tahun 2015-2019. Saasaran ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman seluas 38.431 Ha.
 
“Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir, kawasan kumuh dikunci berdasarkan SK Bupati Indragiri Hilir Kpts 53/VIII/HK-2014 seluas 45,01 Hektar area, “ ujarnya.
 
Perwujudan kota tanpa permukiman kumuh merupakan  cita-cita besar yang diamanatkan dalam RPJM 2005-2025.

Mengingat kemampuan Pemerintah secara rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas dalam menangani perumahan dan permukiman kumuh, maka Pemerintah mengambil Keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh melalui program-program Kotaku.
 
‘’Pemerintah dan masyarakat harus sinergis dibidang perumahan dan permukiman dalam Kotaku. Jika itu terjadi, permasalahan penanganan perumahan dan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani,’’ ungkapnya.
 
‘’Jadi sebenarnya, menangani permasalahan perumahan dan permukiman kumuh ini bukanlah suatu hal yang sangat berat, hanya bagaimana kita merubah prilaku kita maindset kita, anggapan yang dulunya bagi kita kumuh itu adalah hal yang biasa sekarang tanpa kumuh itu kita jadikan sebagai kebutuhan, keindahan kita jadikan sebagai kebutuhan, kebersihan kita jadikan sebagai kebutuhan,’’ tambah Efrizal.
 
Permasalahan penanganan perumahan dan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani dengan melibatkan beberapa Stake holder dengan melakukan penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terorganisir dalam kelembagaan lokal bermitra dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bekerjasama dalam prasarana pembiyayaan keahlian teknis.
 
“Kemungkinan program-program yang ada di Kotaku ini akan melibatkan pihak pengusaha dalam bentuk CSR, jadi tidak hanya bergantung kepada APBD dan APBN, tetapi juga bisa melibatkan perusahaan-perusahaan maupun pengusaha yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini, karena tanggung jawab untuk penataan kawasan tanpa kumuh bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tapi melibatkan Stake Holder dan dunia usaha,’’ paparnya.
 
Penanganan kawasan kumuh yang dalam hal ini diwujudkan melalui Direktorat Jendral Cipta Karya meyakini bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh sebagian besar turut di tentukan oleh peran Pemda dan partisipasi masyarakat serta sinergis stake holder didaerah dalam rangka pencapaian target 100-0-100, dan penanganan kota tanpa kumuh diperkotaan dari tahun 2015-2019.
 
Peningkatan kontribusi stake holder dapat terwujud bila terdapat  persamaan persepsi antara para pelaku pembangunan berkenaan dengan konsep dasar visi misi strategi serta mekanisme penyelenggaraan secara terpadu dan terencana, oleh sebab itu perlu kesepahaman tentang program Kotaku kepada seluruh pelaku di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam kesempatan tersebut H Tengku Eddy mengajak SKPD, pihak swasta, media, Camat, Lurah, serta pihak terkait lainnya untuk dapat berperan secara aktif dalam perwujudan pelaksanaan program Kotaku dalam rangka pencapaian target 100-0-100 dan penangan kawasan permukiman diperkotaan pada tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir.
 
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penanda tanganan MoU Dana Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.sap