 MoU Bidang Hukum dan HAM

Satpol PP Siap Tegakkan Perda


riaupotenza.com
MoU BIDANG HUKUM DAN HAM : Tampak Kepala Kasatpol PP Kabupaten Bengkalis Jendri Ginting menandatangani MoU Bidang Hukum dan HAM disaksikan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Kapolres Bengkalis, AKBP Abas Basuni,S.IK, Kepala Kejaksaaan Negeri Bengkalis yang diwakili Kasi Datun, Yustina,SH.MH.(sukardi)

BENGKALIS (RPZ) — Selain penandatanganan MoU Bidang Datun. Pemkab Bengkalis juga menyepakati MoU antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis dengan Polres, dan Kejari Bengkalis.

MoU Bidang Hukum dan HAM itu akan memperkuat posisi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda), sesuai Pasal 255, tujuan dibentuknya satuan polisi pamong praja adalah untuk menegakkan peraturan daerah dan  peraturan kepala daerah, dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman dan MoU INI dihadiri langsung oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Kapolres Bengkalis, AKBP Abas Basuni,S.IK, Kepala Kejaksaaan Negeri Bengkalis yang diwakili Kasi Datun, Yustina,SH.MH, Dandim 0303 Bengkalis yang diwakili Kasdim Mayor. Inf.Dedyk Wahyu Widodo, Pejabat Tinggi Pratama, Ketua TP.PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, para Camat dan Kapolsek se-Kabupaten Bengkalis.

Menurut Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dukungan dan informasi dari semua unsur aparat keamanan dan masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam rangka menciptakan situasi Kabupaten Bengkalis yang tertib, aman dan tentram.

Jelasnya lagi, keberadaan satuan polisi pamong praja  sangat diperlukan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, aparat polisi pamong praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan  daerah.

“Untuk itulah, dipandang perlu dan pentingnya penandatangan MoU pada hari ini, karena satuan polisi pamong praja Kabupaten Bengkalis dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bengkalis bersama Kapolres Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis  diibaratkan dua buah mata uang yang saling keterkaitan, yang apabila salah satunya tidak berfungsi maka nilai uangnya  tidak ada arti.”ungkap Amril

Ia menambahkan, Satpol PP punya peran yang sangat besar untuk kemajuan suatu daerah.

“Saya berharap kepada Satpol PP serta Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, agar bekerjasama secara maksimal.  apabila nantinya terdapat suatu hal yang berkaitan dengan masalah pidana, perdata dan tata usaha negara segera koordinasikan dengan pihak Polres Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis,”tandasnya.(pmc)