UMK Berlaku untuk Perusahaan


BAGANSIAPIAPI (RPZ) - Berlaku sejak 1 Januari 2018, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rokan Hilir telah ditetapkan senilai Rp 2.506.141,78. UMK ini berlaku untuk semua perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. 

Kepada riaupotenza.com, Plt Kadis Disnaker Kabupaten Rohil Ir Muslih KM MT melalui Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnaker Rohil Juni Rahmad SE MSI menjelaskan, UMK di tahun 2018 sudah berlaku sejak Januari 2018 lalu. 

“Ya untuk UMK berlaku mulai 1 Januari 2018 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 880 /11/2017 tanggal 20 November 2017. Bahwa untuk UMK Rohil ditetapkan senilai Rp 2.506.141,78,” kata Juni Rahmat SE MSi, Kamis (8/3) di ruangan kerjanya.

Lanjut Juni, bersadarkan surat keputasan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rohil sudah melayangkan surat kepada perusahaan-perusahaan di Rohil untuk melaksanakan UMK tersebut.

“Jadi Disnaker sudah mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa melaksanakan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur,” kata Juni.

Kemudian selain memberikan surat kepada perusahaan, Disnaker juga sudah mengadakan sosialisasi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Bangko Bagansiapiapi yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lama pada bulan lalu.

“Pada sosialisasi pada bulan lalu juga sudah kita sampaikan kepada perusahaan yang ada di Kecamatan Bangko. Sementara untuk yang jauh-jauh seperti di luar Bagansiapiapi kita sudah surat itu untuk melaksanakan UMK tahun 2018,” ungkap Juni.

Lanjut Juni, berdasarkan SK UMK Rohil senilai Rp 2.506.141,78  dan itu sudah Berdasarkan Penetapan dewan pengupahan Kabupaten Rohil. “Dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja dan perguruan tinggi juga seperti itu sesuai dengan SK Bupati untuk penetapan anggota dewan pengupahan tersebut, “paparnya.

Juni menegaskan, UMK Rohil memang ini berlaku untuk perusahaan- perusahaan yang berada di Kabupaten Rohil. “Intinya UMK berlaku untuk semua perusahaan di Rohil,” tambahnya.

Dengan adanya penetapan UMK yang sudah di SK kan oleh Gubernur Riau, Disnaker Rohil mengharapkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Rohil agar melaksanakan pembayaran pengupahan kepada pekerjaannya itu. Sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan.

“Kita minta perusahaan harus membayar upah pekerja sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Kalau mereka belum bisa membayar sesuai dengan kata kepada perusahaan agar menyampaikan laporan kepada Disnaker Kabupaten Rohil apa penyebabnya mereka belum bisa bayar dan kapan bisa dibayarkan,” paparnya.

Kalau perusahaan tidak melaksanakan UMK akan dikenakan sanksi yang pertama tentunya ada sanksi administratif, sanksi yang berikutnya nanti ada tenaga pengawas dari provinsi itu nanti tenaga pengawas dan keterangan penyidik. “Pengawas tenaga kerja provinsi riau nanti yang melakukannya, karena bagaimanapun upah ini menyangkut masalah normatif,” lanjut Juni Rahmat.ald