Konflik Lahan, 4  Alat Berat PT MAL Ditahan


riaupotenza.com

KERUMUTAN-Konflik lahan sepertinya tak pernah berujung. Selalu saja masyarakat yang dikecewakan dan rugi. Namun, masyarakat juga punya cara lain untuk mengobati kekecewaan yang sudah menahun. Seperti yang dilakukan perangkat Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Mereka terpaksa menahan 4 unit alat berat milik perusahaan perkebunan PT Mekar Alam Lestari (PT MAL). Pemicunya, masalah ganti rugi lahan yang tak jelas.

      ‘’Iyo, iyo bukan ambo yang menahan du, do, cumo sebelum ado untuk penyelesaian itu kan, jangan bakojo. Yang tak boleh itu kan masyarakat. Itu kan ada permasalahan. Itu ajo,’’kata Kepala Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan M Jahar, Rabu (7/3) dengan logat bahasa setempat.

   Ditanya penahan alat berat PT MAL itu Jahar menyebutkan adanya ganti lahan seluas 31 hektar yang tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat.   ‘’Masalahnya karena perusahaan mengganti rugi tak jelas, merugikan masyarakat desa,’’ujar Kades Pangkalan Panduk sambil menjelasakan dilarangnya tiga alat berat yang akan melakukan stacking lahan itu pada Selasa (6/3).

      ‘’Kalau yang kini alat itu berat yang akan berkerja memang di lahan masyarakat, tapi di perencanaan itu untuk lahan desa. Tapi sudah dibuat kanal oleh perusahaan sampai ke sungai,’’ungkap Jahar.

    Inti persoalan sampai masyarakat bertindak menghentikan eksavator perusahaan akan membersihkan lahan terang Kades Pangkalan Panduk, dikarenakan ada oknum warga Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti yang diduga menjual lahan milik masyarakat Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan kepada pihak perusahaan. ‘’Jadi yang menerima ganti rugi itu menurut informasi masyarakat, oknum masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti. Tapi wilayah yang diganti rugi dan dirugikan masyarakat Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan. Makanya ditahan oleh masyarakat Pangkalan Panduk

Kini,’’bebernya.

     Diakui Jahar, lahan yang disengketakan itu memang belum dibuka perusahaan. ‘’Memang belum dibuka lahannya, meski kanal sudah siap. Tapi alat itu akan melakukan stacking, makanya kami tahan dulu sebelum ada penyelesaiannya. Selesaikan dulu, begitu caranya,’’papar Kades.

     Aksi itu lanjut Kepala Desa yang dikenal selalu membela kepentingan masyarakatnya ini, penahanan alat berat itu hanya warning untuk pihak perusahaan juga si penjual lahan. ‘’Ini hanya untuk memberitahukan saja agar orang perusahan jangan berkerja. Kunci-kunci kontak bukan diambek, cumo kan jangan bakojo dolu, nantikan bisa terjadi dengan masyarakat. Kita hanya memberikan peringatan saja .  Jangan terjadi konflik itu saja.

Kalau yang ke lokasi tak ramai, Cuma ada BPD, LKMD, Kadus, RT, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Tak ramai do. Awak sifatnya tidak menahan do. Sifatnya jangan dolu, jangan bakojo dolu sebelum ado penyelesaian,’’jelas Jahar.

    Ditanya lahan yang diperebutkan itu,  Kades Pangkalan Panduk mengakui belum dapat memastikannya. ‘’Lahan belum diukur. Karena untuk turun ke imbo (hutan,red) perlu GPS. Tapi yang dijual itu ditaksir 33 hektar masih ada lahan milik penjual sekitar 2 hektar. Jadi sekitar 31 hektar. Kendati belum pasti, tapi nanti imbo itu diukur dulu, pakai GPS baru bisa kita  tetapkan berapa lahan yang dijual,’’ungkapnya.

    Terkait masalah ini imbuh Jahar memang belum ada penyelesaian. ‘’Kian (nanti,red)  jam 2 (14.00 WIB,red)  hari ini pihak perusahaan dan oknum yang menjual lahan itu disuruh datang ke kantor Desa Pangkalan Panduk. ’Nanti baru diketahui apa alasan perusahaan dan orang berjual . nanti baru tau. Kini belum tau lagi,’’terang Jahar sambil berjanji akan menginformasikan kembali pertemuan yang melibatkan pihak desa, perusahaan dan penjual lahan.amr