Penggelapan Pajak Marak di Meranti, Ini Solusi Kejari ke Pemda Meranti


riaupotenza.com
ilustrasi/net

SELATPANJANG(RPZ)-Menanggapi maraknya praktik penggelapan pajak, ini solusi Kejaksaan Negeri (Kejari) daerah setempat kepada Pemerintan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Seperti di lontarkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kepulauan Meranti, Roy Modino SH kepada Pekanbaru Pos akhir pekan lalu. 

"Iya saya sudah tau itu terkait maraknya pengusaha di Meranti yang tidak taat pajak. Salah satunya terkait adanya peralihan kepemilikan usaha besar yang tidak patuh dalam membayar penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Meranti," Ungkapnya. 

Tidak patuh pajak itu belum bisa diglobalkan dengan sebutan penggelapan pajak. Namun penggelapan pajak tergantung indikasi awalnya. 

"Ada yang tidak patuh pajak, namun belum tentu dia menggelapkan pajak. Indikasi penggelapan pajak itu bila mana ada yang membayar namun uangnya digelapkan oleh oknum tertentu," kata Roy. 

Namu  menurut Roy yang tidak patuh terhadap pajak juga bisa dikenakan pidana jika pengelola pajak daerah pintar dalam mengambil tindakan. 

"Menurut saya laporkan saja masalah itu keinstitusi penegak hukum. Yang berwenang seperti Pemda punya hak melaporkan itu," ujarnya. 

Selain itu menurut Roy, Pemda terutama Badan Retribusi dan Pajak setempat mestilah ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang disebut sebagai PPNS. 

"Mereka mesti ada PPNS, karena PPNS yang memiliki wewenang sebagai PNS tertentu untuk melalukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU dengan dasar hukumnya masing masing," papar Roy Modino. 

Seperti diberitakan Pekanbaru Pos sebelum ini, dari target sebesar Rp. 1,5 milliar, pendapatan asli daerah terhadap penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kepulauan Meranti 2017 dinyatakan tidak tercapai. 

Dengan realisasi kurang lebih Rp 1,1 milliar lebih, tidak tercapainya target BPHTB terbentur atas anjloknya perekonomian didaerah.

"Berkas yang masuk ke kita mayoritas transaksi yang kecil skala perorangan, sedangkan ivestasi usaha di Meranti masih minim," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Eri Suhairi, kepada Pekanbaru Pos ketika itu.

Selain itu, minimnya PAD dari BPHTB juga dibesar besarkan akibat banyaknya pengusa di Meranti yang "bermain mata". 

"Pada awal 2017 lalu saja, ada beberapa tempat usaha melakukan peralihan hak milik. Namun sampai saat ini sudah masuk akhir triwulan pertama 2018, mereka belum juga membayar BPHTB nya," ungkap 

Menurutnya, jika itu dibayarkan sama pereka atau pengusaha terkait, ia bersih keras jika pendapatan BPHTB Meranti untuk 2017 lalu akan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Bupati Meranti ketika itu.(Wir)