Sejumlah Perwakilan Perusahan Pers Memilih Keluar

Rasionalisasi Anggaran, Humas Setda Meranti Galau


riaupotenza.com
Belasan perwakikan perusahaan pers mengikuti pertemuan yang digelar oleh Humas Setdakab Kepulauan Meranti.

SELATPANJANG(RPZ)-Belasan perwakilan perusahaan pers menolak lakukan kerjasama dengan Humas dan Protokoler Setdakab Kepulauan Meranti. 

Selain penolakan, pihak Humas Setdakab Meranti masih melakukan praktik tebang pilih dalam mengevaluasi sejumlah perusahaan pers. Memindaklanjuti hal itu, ada perwakilan perusahaan pers siap pukul "gerendang perang".

Tidak hanya itu, kekecewaan wartawan Meranti juga muncul setelah mereka tau bahwa ada sejumlah media yang tidak ada wartawannya, namun dikontrak dengan harga yang cukup pantastis.

Pantauan di lapangan, penolakan kerja sama itu disampaikan saat pertemuan dengan puluhan wartawan yang berlangsung di aula melati kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (19/2) kemarin. 

Mereka yang tidak terima langsung mengembalikan berkas sebelum acara usai.

"Mohon maaf, kami tidak bisa terima kerja sama ini. Kami tak masalah tak dikontrak dan kami tetap akan buatkan berita positif, karena ini kampung kami. Selain itu, media yang tidak ada wartawannya tolong jangan dokontrak jika tidak mau bermasalah di kemudian hari," kata Dedi Yuhara dan sejumlah wartawan online lainnya.

Kemudian bersama-sama mereka mengumpulkan surat balasan dari Humas yang berisikan nilai kontrak kepada masing-masing media. Berkas tersebut kemudian diserahkan kepada Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Meranti Helfandi yang didampingi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Yusran.

Selain Dedi, hal yang sama juga di sampaikan oleh salah seorang perwakilan perusahan pers, Sabara Damanik. Dihadapan belasan media dan jajaran sekretariat pemerintah daerah, menyesalkan adanya tebang pilih dalam melakukan evaluasi kepada sejumlah media. 

"Kami tidak tau bagaimana pihak humas melakukan evaluasi terhadap sejumlah media yang mendapatkan porsimlebih dibandingkan sebagian perusahaan yang ada. Jangan sampai ini menimbulakan "gerendang perang" atas hubungan yang telah terjalin baik sejauh ini," ungkapnya. 

Usai mendapatkan jawaban Pihak Humas, mereka yang menolak kerja sama memilih keluar ruangan pertemuan, meski kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut belum didapat. 

Ada juga di antara mereka yang menolak, namun minta utang Humas tahun 2017 kepada media harus dibayarkan. Sementara wartawan lainnya masih bertahan sambil memberikan solusi agar persoalan yang terjadi segera ditemukan solusinya.

Melihat kondisi itu, ada juga sejumlah wartawan yang meminta agar Bagian Humas dapat melakukan kerja sama sesuai aturan yang ditetapkan dewan pers, namun tetap mengakomodir media yang belum memenuhi persyaratatan. Dengan cara itu, maka media yang belum terperifikasi bisa mengerti dengan keadaan keuangan dan termotifasi untuk mengurus ke dewan pers.

"Sekarang, Bagian Humas tidak bisa menerapkan aturan dengan berbagai alasan, hasilnya tetap saja ditolak. Coba terapkan aturan yang ada, namun dibuat dengan sistem grade (tingkatan)," ungkap Atansyam Wartawan Koran Pekanbaru MX.

Beberapa diusulkannya itu antara lain, t ingkatatan pertama dikhususkan untuk media yang sudah terperifikasi. Sementara grade kedua untuk media yang belum terperifikasi, namun ada wartawannya di daerah. Sedangkan grade ketiga dikhusukan bagi media yang tidak ada wartawannya di Meranti dengan nilai kontrak yang tidak melebihi grade kedua.

Kabag Humas Setdakab Meranti Helfandi didampingi PPTK Yusran belum bisa membuat keputusan. Selain meminta wartawan mengerti dengan kondisi keuangan, keluhan wartawan tetap ditampung dan dicarikan solusinya.

Dia berjanji akan menyampaikan hal itu kepada bupati, sehingga persoalan anggaran Humas yang sangat kecil dapat dicarikan solusinya. Pertemuan langsung ditutup dan dilanjutkan dengan pembicaraan di luar ruangan.(Wir).