KPU Tetapkan Paslon Pilkada Riau 2018

Lepas Semua Jabatan dan Fasilitas Negara


PEKANBARU(RPZ) - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Riau menetapkan pasangan calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yang akan maju Pemilihan Kepala (Pilkada) Juni 2018 mendatang, Senin (12/2) di kantor KPU Riau, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru.

Penetapan yang dilakukan melalui pleno terbuka tersebut, dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Nandang, Ketua DPRD Provinsi Riau Hj Septina Primawati, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim. Hadir juga masing-masing paslon yang menerima langsung surat keputusan (SK) penetapan dari Ketua KPU Riau Nurhamin.

Ketua Ketua KPU Riau Nurhamin mengatakan, penetapan ini sudah sesuai berdasarkan aturan dan pelaksanaan seleksi atas seluruh persyaratan yang diajukan paslon sebelumnya, dimana empat paslon, yaitu  Syamsuar-Edy Natar Nasution, Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno, Firdaus-Rusli Effendi dan Lukman Edy-Hardianto dinyatakan lolos secara administrasi dan sah untuk maju pada pemilihan.

Untuk selanjutnya, paslon yang sudah ditetapkan ini tinggal melakukan pencabutan nomor urut yang dilaksana Selasa (13/2) hari ini, di Hotel Aryaduta Pekanbaru dan wajib dihadiri langsung oleh paslon.

“Sebelumnya kita sudah melakukan semua tahap untuk penyelesaian pencalonan ini, baik dari administrasi, kesehatan, serta uji publik dari masyarakat. Dimana secara keseluruh memenuhi persyaratan yang tinggal mencabut nomor urut pasangan,” katanya.

Terkait ada salah satu paslon yaitu Calon Gubernur Riau, Dr Firdaus ST MT yang tidak ikut satu penetapan, ia mengakui tidak ada permasalahan, karena untuk penetapan Paslon ini tidak diwajibkan atau tidak ada aturan yang mengikat harus dihadiri Paslon. Sehingga tidak ada permasalahan jika saat penetapan itu diwakilkan kepada pasangan maupun dari tim Paslon. Kecuali untuk pencabutan nomor urut yang wajib dihadiri Paslon.

“Kalau untuk pentapan memang tidak ada aturan yang mengikat, tapi untuk pencabutan nomor urut Wajib karena ini terkait dengan Paslon lansung sebagai urutan dalam pemilihan,” katanya.

Lebih jauh ia menegaskan kepada seluruh paslon, bahwa setelah penetapan ini seluruh paslon harus bebas dari semua jabatan sebelumnya. Terutama jabatan pemerintahan maupun publik, wajib dilepaskan selama tahap Pilkada, termasuk semua fasilitas negara, sesuai yang telah ditetapkan dalam aturan kampanye.

Penetapan ini diberlakukan mulai 14 Februari 2018, dimana seluruh paslon tidak ada lagi yang terikat dari jabat maupun fasilitas negara.

“Kita harap semua aturan ini bisa dipahami oleh semua Paslon, agar ke depannya tidak terjadi permasalahan dan demi kelancaran Pilkada ke depan,” harap Nurhamin.dre