Sidang lanjutan dugaan korupsi beasiswa untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kuansing kemba

‘’Dana Pendidikan Saya Dipotong, Katanya untuk Pimpinan’’


riaupotenza.com
Bersaksi - Empat orang bersaksi untuk mantan Sekda Kuansing di Pengadilan Tipikor Negeri Pekanbaru.

KUANSING(RPZ) - Dalam perkara ini, ada dua orang terdakwa. Keduanya adalah Drs Muharman MPd, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Kuansing, dan Doni Irawan SE MM, PNS yang masih aktif di Pemkab Kuansing yang merupakan mantan bendahara pengeluaran Sekda Kabupaten Kuansing.

Sidang lanjutan, Senin (12/2) siang yang dipimpin oleh hakim ketua Toni Irfan SH MH itu, beragendakan pemeriksaan saksi. Adapun saksi yang diperiksa yakni Fedrik, yang merupakan mantan Asisten III Pemkab Kuansing, Rozi, anggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD), Musliadi, Sekretaris TAPD dan Martono, yang merupakan operator TAPD.

Di hadapan majelis hakim, saksi Fredik mengatakan, pada saat kejadian, dirinya merupakan Wakil Ketua TAPD.

“Saat itu ketua TAPD, Sekda yang mulia. Pak Muharman,” tuturnya.

Dilanjutkannya, kegiatan bantuan dana pendidikan untuk PNS tersebut, dianggarkan pada tahun 2014-2015. Namun, Fredik mengaku tidak pernah tahu soal pembahasannya.

“Saya tidak tahu soal pembahasannya yang mulia,” ucapnya.

Sementara itu saksi lainnya, Rozi, Musliadi dan Martono, selain selaku TAPD, ketiganya juga merupakan penerima bantuan dana tersebut.

Saksi Rozi mengaku, dirinya mendapatkan izin untuk kuliah program magister (S2) di UIR. Atas izin tersebut, dirinya selanjutnya mengajukan proposal untuk bantuan dana pendidikan tersebut.

“Proposal diajukan ke bendahara. Waktu itu saya ajukan Rp45 juta. Ada kuitansi pembayarannya, sesuai dengan yang diajukan,” terangnya.

Sama halnya dengan Rozi, saksi Musliadi juga mendapatkan dana bantuan pendidikan tersebut sebanyak Rp45 juta, untuk kuliah program S2 di UIR.

“Uang itu sudah saya kembalikan dan disetorkan ke kas daerah. Karena ada temuan, makanya dikembalikan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dana bantuan pendidikan tersebut, atas izinnya kepada Sekda selaku Ketua TAPD.

“Ada izin belajar dari Sekda. Pencairan dananya langsung ke bendahara,” katanya.

Berbeda dengan saksi Rozi dan Musliadi, saksi Martono yang juga merupakan penerima dana bantuan untuk pendidikan itu, mengaku dana yang diterimanya dipotong.

“Seharusnya saya menerima Rp45 juta. Tapi dipotong Rp5 juta, menjadi Rp40 juta,” terangnya.

Lebih lanjut, pemotongan dana tersebut, terjadi saat melakukan pencairan dibagian bendahara.

“Saat saya tanya kenapa dipotong, kata bendahara untuk pimpinan. Itu Doni yang mengatakan,” lanjutnya.

Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, untuk terdakwa Muharman. Sedangkan untuk terdakwa Doni, belum bergulir.

? Dalam dakwaannya, Muharman dan Doni Irawan dijerat dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua terdakwa juga dijerat dalam dakwaan Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara tersebut mencuat setelah terbitnya LHP dari BPK RI pada tahun 2016. Kegiatan dalam perkara ini, dilaksanakan Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing tahun anggaran 2015.

Untuk diketahui, dalam berkas dakwaan tersebut, oleh Kejaksaan Negeri Kuansing, Muharman berstatus tahanan kota, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai tanggal 9 Januari 2018, yang diperpanjang dari tanggal 10 Januari 2018 hingga berkas dilimpahkan ke Pengadilan.

Sama halnya dengan Muharman, Doni Irawan pun berstatus tahanan kota sejak tanggal 10 Januari 2018 hingga berkas dilimpahkan ke pengadilan. pm/rpg