Pemkab Ultimatum IKPP, Nunggak Pajak Rp28 M


SIAK(RPZ) — Habis sudah kesabaran Pemerintah Kabupaten Siak. Karena diduga mengabaikan kewajibannya atas tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN sebesar Rp28 Miliar lebih, PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Perawang di-ultimatum Pemkab Siak.

‘’Perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara tersebut, diberi tenggat waktu hingga akhir Februari 2018 untuk segera melunasi kewajibannya. Kalau tidak juga maka akan dilakukan upaya paksa melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Siak,’’ kata Kepala Badan Keuangan Daerah Siak, Yan Prana Jaya saat dikonfirmasi wartawan.

Yan menyebut, angka Rp28 Miliar tersebut bukanlah rekaan Pemkab Siak, namun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kekurangan bayar atas pajak penerangan jalan non PLN yang menjadi kewajiban IKPP sepanjang Januari hingga Desember 2014.

Harusnya, sepanjang periode Januari hingga Desember 2014, IKPP membayar pajak penerangan jalan non PLN sesuai dasar pengenaan sebesar Rp3.476.990.879 kwh X 605 X 15 % = Rp31.553.692.227. Sementara yang dibayar IKPP hanya Rp2.601.716.015, sehingga kekurangan yang belum dibayar sebesar Rp28.951.976.212.

Terkait hal ini, Pemkab Siak telah berupaya menagih hutang IKPP tersebut dengan surat Nomor 970/DPPKAD-PAD/2015/336 tertanggal 22 April 2015 yang ditandatangani bupati Siak Drs H Syamsuar MSI. Dalam surat tersebut dirincikan segala sesuatu terkait kewajiban IKPP atas kekurangan bayar pajak penerangan non PLN periode Januari-Desember 2014 hingga jatuh diangka Rp28.951.976.212.

Dari data yang berhasil dihimpun, PT IKPP memang membalas surat tersebut, hanya saja tidak tentang kesiapannya membayar, justeru meminta keringanan  bayar. Dimana melalui surat balasannya nomor 001/CAC-IKPP/EM/SM/05/2016 tanggal 27 Mei 2012, direktur IKPP Suhendra Wiriadinata memohon keringanan atas ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Asumsinya dasar perhitungan energi listrik terjangkit (KwH) untuk keperluan diluar produksi.

IKPP meyakini bahwa total pembayaran PPJ non PLN periode Januari-Desember 2014 yang harus dibayar IKPP adalah Rp2.601.716.015. Dasar perhitungannya adalah energi listrik terjangkit (KwH) untuk keperluan diluar produksi.

“Sehubungan dengan hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan provinsi Riau pada tanggal 14 April 2015 dimana dasar perhitungan PPJ non PLN adalah berdasarkan energi listrik terbangkit yang mencakup keperluan produksi dan pendukungnya, maka dengan ini kami secara resmi mengajukan permohonan keringanan kiranya dasarperhitungan PPJ non PLN adalah terhadap energi listrik terjangkit untuk keperluan diluar produksi seperti yang selama ini berjalan”. Demikian bunyi salah satu paragraf surat permohonan keringanan atas ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang ditujukan kepada Bupati Siak.

Kisruh potensi PAD puluhan miliar ini, juga membuat ranah Legislatif Siak angkat bicara. Dewan mengapresiasi langkah Pemkab Siak yang akan melakukan upaya tagih paksa melalui JPN.

“Iya harus begitu. Ini yang kita haraokan dari dulu, ada upaya tegas. Itu  prosedur yang sesuai dengan  aturan apabila perusahan  membandel , karna kejaksaan termasuk juga bagian perlindungan hukum buat Pemda,’’ kata anggota DPRD Siak, Ismail Amir kepada wartawan.

Terkait adanya surat permohonan keringanan atas ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang dilayangkan PT IKPP menjawab surat bupati Siak tentang Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) senilai Rp.28 milyar lebih, Ismail menilai sebagai upaya tawar menawar dari perusahaan bubur kertas itu.

“Pajak tak ada istilah tawar menawar. Kalau tak dilunasi maka setiap tahun akan muncul di buku APBD temuan BPK tersebut . Saya sangat prihatin, perusahaan raksasa yang expansi tiada henti, tapi tak memenuhi kewajibanya. Bahan baku, gaji buruh dibayar dengan rupiah. Produknya di jual dengan dolar tapi masih saja meminta keringanan pajak,” katanya.

Terpisah, public relation section IKPP, Armadi yang dikonfirmasi melalui emailnya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemkab Siak apabila memang hal tersebut akan dibawa ke ranah hukum, supaya segala sesuatunya menjadi terang benderang.

“Berkaitan pajak penerangan jalan, jika prosedurnya disurati ke kejaksaan tentu kita sambut baik agar lebih terang benderang. Tidak ada tawar menawar pajak, bukan itu maksud kita. Adapun muatan surat yang kita kirimkan menjawab surat bupati Siak tempo lalu itu adalah hal permohonan keringanan karena perusahaan merasa keberatan. Adapun pajak penerangan jalan dimaksud, sampai setakat ini tetap kita bayar,” tulis Armadi.

Armadi juga menolak disebut menunggak. Karena kata dia, yang terjadi adalah adanya perbedaan dalam penghitungan antara Pemkab Siak dengan pihak IKPP. “Untuk ini kami sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan saat ini masih dalam pengkajian Kementerian. Pada intinya kita tetap akan bayar pajak PPJ Non PLN itu, tapi kita masih menunggu arahan dari pihak Kemendagri untuk mengkaji hasil hitungan yang saling tidak merugikan,” pungkasnya.

Terpisah, Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Siak Herlina mengatakan, kesiapannya selaku JPN. Hanya saja hingga kini pihaknya belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemkab Siak untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Saat ini belum ada SKK nya, kalau sudah ada kita siap untuk melakukan proses untuk menagih hutang PPJ non PLN di PT IKPP itu,” ujarnya. pm/mx