PT IKPP Nunggak Pajak


SIAK(RPZ) -  PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) hingya kini belym melunasi utangnya atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN. Jumlahnya fantastis, untuk tahun 2014 mencapai Rp28 miliar lebih.     Atas kondisi ini, Badan Keuangan Daerah memberi batas waktu hingga akhir Februari 2018 kepada perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara tersebut untuk melunasinya.

Apalagi sebelumnya, pihak Pemkab Siak melalui BKD telah berulangkali mengirimkan surat permintaan bayar kepada IKPP.

Demikian ditegaskan Kepala BKD Siak, Yan Prana kepada sejumlah wartawan.

Anggota DPRD Siak, Ismail Amir juga menyoroti hal tersebut. Ismail menyebut.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kekurangan bayar atas pajak penerangan jalan non PLN yang menjadi kewajiban IKPP sepanjang Januari hingga Desember 2014.

“Kita ngomong tidak asal-asalan, jumlah tersebut datang dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI prov Riau. Harusnya sepanjang periode Januari hingga Desember 2014, IKPP membayar pajak penerangan jalan non PLN sesuai dasar pengenaan sebesar Rp.3.476.990.879 kwh X 605 X 15 % = Rp. 31.553.692.227. Sementara yang dibayar IKPP hanya Rp.2.601.716.015, sehingga kekurangan yang belum dibayar sebesar Rp. 28.951.976.212. Fantastis kan?” cetusnya mengangkat bahu.

Atas kondisi ini, Ismail berharap, Pemkab Siak melalui Dinas PPKAD bersikap tegas terhadap perusahaan Pulp & Paper itu. Apalagi disaat DBH migas Siak merosot seperti sekarang ini, potensi PAD harus dimaksimalkan sehingga bisa menjadi solusi pendanaan pembangunan ditengah iklim rasionalisasi program.

“Saya sangat apresiatif atas langkah Bupati Siak yang telah melayangkan surat kepada IKPP terkait hal tersebut. Namun demikian, karena hingga saat ini tidak juga terlihat niat baik IKPP untuk membayar, maka harus ada tindakan tegas. Jangan kita diabaikan, Mereka harus tahu, ini negeri bertuan! Tidak bisa sesuka hati saja,” tegasnya.

Sementara itu, data yang berhasil dirangkum dari sumber-sumber terkait, menunjukkan adanya upaya pemkab Siak ‘menagih’ hutang IKPP tersebut. dengan surat nomor 970/DPPKAD-PAD/2015/336 tertanggal 22 April 2015 yang ditandatangani bupati Siak Drs H Syamsuar MSI, dirincikan segala sesuatu terkait kewajiban IKPP atas kekurangan bayar pajak penerangan non PLN periode Januari-Desember 2014.

Dalam surat tersebut juga ditegaskan agar IKPP dengan segera melunasi hutangnya kepada pemkab Siak sejumlah Rp.28.951.976.212.

Data berikutnya, menunjukkan ada upaya permohonan keringanan  bayar dari pihak IKPP. Dimana melalui surat balasannya nomor 001/CAC-IKPP/EM/SM/05/2016 tanggal 27 Mei 2012, direktur IKPP Suhendra Wiriadinata memohon. Keringanan atas ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan.

IKPP meyakini bahwa total pembayaran PPJ non PLN periode Januari-Desember 2014 yang harus dibayar IKPP adalah Rp.2.601.716.015. Dasar perhitungannya adalah energi listrik terjangkit (KwH) untuk keperluan diluar produksi.

“Sehubungan dengan hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan provinsi Riau pada tanggal 14 April 2015 dimana dasar perhitungan PPJ non PLN adalah berdasarkan energi listrik terbangkit yang mencakup keperluan produksi dan pendukungnya, maka dengan ini kami secara resmi mengajukan permohonan keringanan kiranya dasarperhitungan PPJ non PLN adalah terhadap energi listrik terjangkit untuk keperluan di luar produksi seperti yang selama ini berjalan”.

Demikian bunyi salah satu paragraf surat permohonan keringanan atas ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang ditujukan kepada bupati Siak Drs H Syamsuar MSI. pm/mx