Diduga Tak Miliki HGU

PT PLM Kangkangi UU


INHU(RPZ) - PT Palm Lestari Makmur (PLM) yang berada di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) selama beroperasi diduga belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Hal ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Sekretariat Daerah (Setda) Inhu Raja Fachrurozi SSos saat dikonfirmasi menyatakan bahwa sepengetahuannya PT PLM yang berada di Kecamatan Batang Gansal belum memilik HGU.

‘’Sesuai data yang saya miliki belum ada HGU, namun IUP mereka sudah ada, namun untuk lebih jelas silahkan saja ditanyakan langsung ke BPN Inhu, karena itu doment nya mereka,’’ kata Fahrurozi.

Dijelaskannya juga bahwa, PT PLM sesuai dengan izin Lokasi Nomor : 34 Tahun 2007 memiliki luas lahan 2209 Ha yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Inhu, H Raja Thamsir Rahman.

‘’Saat itu, perusahaan diberikan waktu 3 tahun setelah Izin Lokasi dikeluarkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, baik itu terhadap masyarakat maupun terhadap izin-izin lainnya,’’ sambungnya.

Namun sejauh ini, perusahaan tersebut setelah mendapatkan izin lokasi langsung melakukan aktivitas. Seharusnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, jika didalam izin lokasi tersebut terdapat lahan masyarakat (yang tidak mau bermitra) maka pihak perusahaan wajib mengeluarkan (inclave) dari izin mereka.

‘’Demikian juga jika dalam izin yang diberikan terdapat kawasan hutan maka perusahaan wajib mengurus izin pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK),’’ tegasnya.

Jika ini belum terpenuhi harusnya IUP (Izin Usaha Perkebunan) atas nama perusahaan tersebut tidak akan keluar. Terkait Konflik antara masyarakat yang terjadi dengan PT PLM dirinya berharap agar dilakukan upaya mediasi ditingkat kecamatan, jika tidak selesai juga dibewa ketingkat kabupaten.

‘’Jika dua upaya ini juga mentok atau tidak menemui hasil dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan,’’ ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan (BPN) Inhu saat dikonfirmasi melalui Staf Pelayanan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Inhu Ferry dengan tegas menyatakan bahwa PT PLM belum memiliki HGU.

‘’Sejauh ini BPN Kabupaten Inhu belum ada mengeluarkan HGU atas nama PT PLM,’’  singkatnya.

Sebagaimana diketahui, pada saat PT PLM tersandung masalah Karlahut, Bidang Hukum Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menyebutkan PT Palm Lestari Makmur ilegal, pada Rabu (20/4/2017) silam.

“Data pemetaan kawasan yang ada di Kementrian, memantau bahwa PT Palm berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan setelah dilihat izin pelepasan kawasannya tidak dimiliki oleh perusahaan milik pengusaha Singapura ini,” ungkap tim Ahli Bidang Hukum Planologi, Kementrian Kehutanan, Abimanyu, pada sidang kasus pembakaran lahan di Pengadilan Negeri rengat.

Dalam perkara ini JPU menyeret tiga terdakwa yang merupakan jajaran direktur dari PT PLM. Abimanyu merupakan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk dimintai pendapatnya dalam sidang tersebut.

Menurut Abimanyu, apa yang dilakukan PT PLM tersebut melanggar pasal 50 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 92 UU No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

“Karena locus perkara di HPT, maka perusahaan/unsur bisa di P idana,” tegasnya lagi.

Sementara saksi ahli lainnya dari Institut Pertanian Bogor, Basuki Wasis, yang merupakan ahli kerusakan tanah dan lingkungan, dalam sidang tersebut menyebutkan pembakaran yang dilakukan perusahaan atau pembiarannya, merupakan salah satu upaya dari perusahaan untuk mengurangi pajak yang di bebankan kepada mereka.

“Perusahan bisa berdalih bahwa tanaman mereka rusak dan tidak berproduksi, sehingga tidak bisa dikenakan pajak,” tegasnya.

Selain itu juga menurutnya, dari pasal-pasal yang dikenakan oleh penyidik, sudah jelas terbukti bahwa PT PLM sudah melakukan pengerusakan lingkungan, sesuai dengan analisis sample dan analisis laboratorium dan juga analisis lapangan. pm/mx