Tersangka Pungli, Kades Diberhentikan


ROKAN HULU(RPZ) - Tiga hari pasca ditetapkan tersangka dalam dugaan Pungutan Liar (Pungli) atau pemerasan pengurusan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT), Kades Rantau Binuang Sakti, Paisal Amin (32) dan Sekdesnya Sarqoni (29) diberhentikan.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Rokan Hulu (Rohul) Jufri MSi. Ia mengaku secepatnya Pemkab Rohul akan menunjuk Pj Kades Rantau Binuang Sakti. Ini mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Adapun alasan pemberhentian sementara Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya ini guna memastikan pelayanan dan pelaksanaan roda pemerintahan desa tersebut, tidak akan terganggu dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Pemberhentian hanya bersifat sementara. Sampai perkara ini inkrah, pelayanan di masyarakat akan dijalankan oleh Pj Kades yang kita tunjuk,” sebut Jufri, menerangkan akan dilakukan koordinasi dengan camat setempat.

Dilanjutkan Jufri, apalagi, dalam dekat ini seluruh kepala desa segera menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa tahun 2018 dan diserahkan ke Dinas PMPD Rohul, sebagai syarat untuk pencairan dana desa tahap I (satu) tahun 2018 sebesar 20 persen.

“Rencananya hari ini ditunjuk Penjabat (Pj) Kades Rantau Binuang Sakti, oleh pimpinan. Dengan harapan, pelayanan dan tugas pemerintahan di Desa RBS berjalan sesuai dengan yang diharapkan pimpinan,’’ ujar Jufri.

Terpisah, Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK MH menyebutkan, dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan SKRPT ini, hanya menetapkan dua orang tersangka (Kades dan Sekdes) Rantau Binuang Sakti. Sementara, empat orang lainnya yang juga berada di lokasi saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), hanya berstatus saksi.

Dari tangkap tangan Kades Pajri Amin, pada saat OTT dilakukan di Pondok Ikan Bakar Sasmita Km 6 Pasir Pengaraian, polisi menyita barang bukti uang tunai pecahan Rp50 ribu sebesar Rp50 juta yang diserahkan oleh bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) Rokan Jaya Desa Kepenuhan Timur inisal EE dan 73 persil surat tanah atau SKRPT yang sudah ditandatangani Kades Pajri Amin.

“Awal kesepakatan sebesar Rp225 juta, namun baru dibayar Rp50 juta,” ungkap AKBP Yusup, didampingi Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Harry Avianto SIK, saat ekspose di Mapolres Rohul, Senin (22/1).

Akibat perbuatannya, Kades dan Sekdes Rantau Binuang Sakti dijerat Pasal 12 huruf (e), sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001? tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ditambahkan AKBP Yusup, dalam perkara ini, pihaknya masih mendalami adanya keterlibatan oknum lain. Termasuk adanya tanda tangan Camat Kepenuhan Recko di berkas SKRPT yang menjadi barang bukti dalam perkara yang menyeret Kades Rantau Binuang Sakti Pajri Amin dan Sekdesnya Sarqoni.

“Kita akan laksanakan pemeriksaan, masih dalam proses. Kita akan dalami, kalau memang ada indikasi, siapapun yang terlibat akan kita proses. Sementara ini kita tetapkan dua tersangka,” ujarnya dan mengindikasi uang Rp50 juta digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terakhir, AKBP Yusup mengimbau seluruh Kades dan Camat yang ada di Kabupaten Rohul, sebagai aparatur negara tidak melakukan praktik pungutan liar atau menyalahgunakan wewenang.

Yusup mengaku sudah mensosialisasikan masalah Saber Pungli. Ia mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum aparatur negara tidak segan untuk melaporkan ke Polres Rohul.

“Kalau kita sudah menerima laporan dan bisa dibuktikan tentu akan kita proses. Dan kita harapkan semua pihak sama-sama melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang ada,” tutup AKBP Yusup. pm/rpg