Peningkatan PAD Tidak Skala Prioritas Oleh Pemda Meranti ?


riaupotenza.com
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Putra Shi .

SELATPANJANG(RPZ)-Atas minimnya konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Salah seorang anggota Komisi II DPRD, Dedi Putra Shi, menjelaskan, minimnya target PAD pada struktur APBD adalah bukti jika masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti tidak serius dalam menggenjot PAD.

"Mereka tidak serius, hal ini disinyalir bahwa mereka menganggap jika PAD bukan prioritas," ujar politisi PPP ini, dihari yang sama melalui telphone genggam, Minggu (14/1) kemarin.

Dedi mengungkapkan, PAD Meranti tahun 2018 ini diproyeksi hanya  Rp81.160.000.000. Angka itu menurun dibanding usulan atau sebelum pembahasan yakni sebesar Rp93 Milyar lebih. Dan itu blmenunjukkan terdapat kenaikan yang hanya hanya berkisar 5 persen saja dari postur APBD 2018 Meranti yang sebesar Rp1,1 triliun.


Dedi mengatakan, selama ini OPD tidak menjadikan retribusi ataupun pajak sebagai salah satu point prestasi.

"Mereka selama ini mengira jika serapan anggaran belanja dan keberhasilan pembangunan infrastuktur saja yang menjadi indikator keberhasilan, sementara PAD tidak. Pemahaman ini lah yang seharusnya dirubah," ujar Dedi.

Padahal kata Dedi Pemkab Kepulauan Meranti telah memiliki empat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait potensi pajak dan retribusi.

"Empat pajak tersebut yaitu Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Pajak Daerah, dan Perda Perizinan tertentu. Perda yang ada sudah cukup untuk menggali potensi PAD, tinggal gerak saja," ujarnya.


Mengurai itu, menurut Dedi, Meranti harus segera dibentuk Tim Yustisi, "Kami sudah lama minta Pemkab Meranti untuk mengajukan Raperda pembentukan tim yustisi, tahun ini mereka baru mengajukannya," ujar Dedi Putra.

Tim yustisi ini lah kata Dedi yang berperan menegakkan Perda pajak dan retribusi. "Memang harus ada tim ini, kalau Pemkab serius ingin meningkatkan PAD," ujarnya.(Wir)