BKD Upgrade Data Jumlah Honorer 

Jumlah Tenaga Honorer Tak Terkendali


riaupotenza.com
ilustrasi/int

MERANTI(RPZ)-Jumlah tenaga honorer dan tenaga harian lepas yang bergantung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai sudah melebihi batas maksimal. Belum lama ini, hal itu juga sempat dibebarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir Msi, menurutnya saat ini jumlah tenaga honorer sudah tidak terkendali hingga melebihi angka normal, mncapai di jumlah 4.574. 

Selain itu Ia juga menjelaskan, idealnya Pemkab Kepulauan Meranti hanya membutuhkan sekitar seribuan tenaga honorer."Normalnya hanya seribuan, namun saat ini sudah kelebihan," ujar Irwan Nasir. Kelebihan jumlah tersebut, menurut Irwan disebabkan atas banyaknya pejabat yang melakukan rekrutmen tenaga honorer sepihak. Ditambah kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pimpinan OPD juga menjadi sebab penuhnya tenaga honorer.

Menyikapi hal itu, Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini sedang mempersiapkan upaya penertiban di tubuh seluruh organisasi perangkat daerah setempat. Seperti dijelaskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti Said Salahidin, menurutnya saat ini mereka sedang melakukan pendataan seluruh keberadaan tenaga honorer dan THL di Meranti.

Setiap OPD wajib melaporkan seluruh tenaga honor dan THL yang berada di tubuh mereka ke BKD Meranti dengan batas waktu 10 hari kedepan. "Kita sudah layangkan surat itu, seluruh OPD diberi batas sampai sepuluh hari kedepan. Dan itu sesuai dengan surat edaran dengan nomor 800/BKD/I/2018/001, yanh ditandatangani oleh Wabup Meranti," ungkapnya.

Dalam surat edaran itu, OPD juga diharuskan menyampaikan hardcopy DPA pembayaran gaji pada tahun 2017 lalu, "Setiap OPD juga harus melampirkan surat pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer yang sudah tidak lagi bekerja di OPD masing-masing," ujarnya.

Selain itu, OPD juga harus mengumpulkan surat lamaran dan berkas-berkas terkait dasar bagi OPD dalam mengangkat tenaga honorer. "Jadi ke depan, setiap OPD yang akan merekrut tenaga honorer harus menyesuaikannya dengan Anjab dan ABK terlebih dahulu," ujar Said Sholahuddin. Pada tahun 2018 ini juga kata Sholahuddin, OPD tidak bisa sesuka hati mengangkat dan merekrut tenaga harian lepas ataupun honorer tanpa mendapat rekomendasi dari BKD.

"Sebab surat keputusan pengangkatan tenaga honorer tahun 2018 ini dilakukan oleh BKD, bukan lagi kepala OPD," ujarnya.(Wir)