Laut Meranti "Diobrak Abrik" Wabup Minta Dinas Lapor Ke Setdakab


MERANTI(RPZ) - Menanggapi banyaknya laporan dan keluhan nelayan lokal Kepulauan Meranti atas maraknya illegal fishing di laut setempat oleh nelayan andom. Wakil Bupati Meranti, Said Hasyim mintak dinas terkait tidak pasrah, disamping itu adalah wewenang Pemprov Riau.

"Sampai saat ini memang tidak ada Dinas Perikanan Meranti lapor ke kami. Harusnya mereka lapor ke kami, jadi bisa ditindaklanjuti oleh bupati, saya dan asisten," ujarnya Selasa (9/1) kemarin.

Menurutnya, tugas pengawasan kelautan itu memang sudah menjadi wewenang Pemprov, namun Pemda tidak bisa tinggal diam. "Inikan rumah kita, masak kita diam saja rumah kita di obrak abrik same mereka (nelayan andom)," ungkapnya. 

Selain itu, menanggapi tidak diakomodirnya laporan Dinas Perikanan oleh Pemprov, menurut Said Hasyim yang melapor itu mestinya Setdakab Meranti.

"Dinas lapor ke kita dengan tembusan, Bupati, Wakil Dan Asisten. Seterusnya kami yang melapor, bukan mereka yang melapor. Jika mereka yang melapor wajar saja tidak ditanggapi," ujar Said Hasyim. 

Seperti diberitakan riaupotenza.com` belum lama ini, isu itu terungkap atas laporan Ketua Lembaga Kerukunan Antar Nelayan Pesisir (LKANP) Meranti, Aziz Arika kemarin. 

Menurutnya aktivitas itu kerap terjadi di perairan Sungai Gayung Kiri, Tanjung Kedabu, Rangsang dan dan Desa Centai Kabuoaten Jelulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. 

Tak hanya nelayan andom asal provinsi lain dari Riau, malahan operasi ilegal yang dilakukan juga terdiri dari kapal kapal nelayan yang berasal dari negara luar. Diungkapkan Aziz, salah satunya kapal nelayan dari malaysia. 

"Kalau nelayan luar dari provisi Riau itu kebanyakannya berasal dari Kepri terutama dari Tanjungbalai Karimun. Kalau dari negara luar itu kebanyakan kapal nelayan asal Malaysia," ungkapnya. 

Menurutnya harus ada pengawasan yang intens atau rutin dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, karena pengawasan kelautan jauh sebelum ini memang sudah menjadi tugas dan fungsi mereka. 

"Dulunya pengawasan masih dilaksanakan oleh Kabupaten tidak selesai, apalagi sekarang sudah beralih ke provinsi. Untuk itu mereka mesti ada kordinasi," ujarnya. 

Menyikapi hal itu, juga tidak dibantah oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari hasil laporan nelayan lokal, memang sering terjadi penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh nelayan andom. 

Dan mereka sudah melaporkan hal itu ke pihak provinsi, namun tidak diakomodir. "Kita sudah lapor namun belum ada aksi yang signifikan oleh provinsi," ungkapkan Kepala Bidang Tangkap, Dinas Kelautan daerah setempat, Ishak.

Untuk itu, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena seluruh pengawasan kelautan sudah menjadi tupoksi Pemprov Riau. Dalam melakukan pengawasan di perairan meranti, Ishak juga mengaku pernah dilakukan oleh jajaran Pemprov, namun sepanjang 2017 itu hanya sekali saja. 

"Kita tidak taulah, yang jelas setiap kali Pemprov mau turun ke perairan Meranti meraka lakukan kordinasi ke pihak kita. Namun 2017 ini semenjak wewenang itu ditarik provinsi, mereka hanya seklai melakukan pengasan di perairan kita," kata Ishak.(Wir)