Juknis Dipertanyakan, "Sampah tiba tiba Melebur Ke DLHK


MERANTI (RPZ) - Kewenangan Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang sebelumnya melebur di tubuh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPPKP) telah beralih ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kelulauan Meranti.

Peralihanan itu yang dilakukan di minggu pertama 2018 itu digadang gadang harus sejalan dengan Permen LHK yakni, efektifnya memang melebur di DLHK.

Pantauan riaupotenza.com, satu bulan sebelum kebijakan peleburan itu diambil, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan PUPPKP Meranti Fahrizal Yani telah ditahan oleh Kejari Meranti karena tersangkut kasus Tipikor.

Menghindari isu tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Said Hasyim membantah atas lahirnya kebijakan pemindahan bagian kebersihan berkaitan dengan penetapan tersangka dan penahanan Kabid Kebersihan PUPPKP pengujung 2017 lalu.

"Bukan itu, tidak ada kaitannya pemindahan bagian kebersiahan yang tadinya di PUPPKP ke DLHK karena ditahannya Fahrizal Yani. Kebijakan itu diambil mengingat efektivitas bidang kebersihan pantasnya memang di DLHK dan bukan di Pekerjaan Umum. Dan itu sejalan dengan amanat Pemen LHK," ungkapnya, (5/1) kemarin kepada riaupotenza.com.

Atas kebijakan itu, diungkapkan Wabup, Pemda hanya merubah Peraturan Bupati (Perbup), sedangkan Peraturan Daerah (Perda) tidaka akan dilakukan perubaha. 

"Yang spesifik disebutkan Bidang Kebersihan itu hanya terdapat di Perbup, sedangkan Perda disebutkan secara global dan tidak spesifik," unjarnya. 

Segala anggaran dan aset bidang kebersihan yang ada di Dinas PU pun sudah di alihkan melaluinserah terima oleh Sekretaris Dinas PU dan Kadis LHK awal pekan lalu. 

"Secara teknis tidak ada masalah, semuanya sudah di serah tetimakan antara dua dinas," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Dedi Putra Shi, sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya hingga saat ini pemerintah daerah tidak pernah melakukan kordinasi kepada pihaknya atas keputusan peleburan bidang yang dimaksud. 

Menurutnya, anggaran murni 2018 lalu menyebutkan bahwa anggaran belanja bidang kebersihan itu di dinas PU. Untuk itu, dominam masalah bukan di Perbup atau di Perdanya, melainkan peruntukan anggaran pelanjanya. 

"Masak anggaran dinas PU yang mengerjakan DLHK, kan lucu. Jangan sampai ini menjadi temuan oleh penegak hukum," pungkasnya, (7/1) akhir pekan lalu.

Menanggapi pernyataan lelaki yang kerap dipanggil Depra tersebut, Ketua TPAD yang sekaligus adalah Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis menyangkal pernyataan Mantan ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti tersebut. 

"Mana ada. Rancangan RKPD nya sudah masuk ke DLHK, kalau tidak begitu mana berani kita membuat kebijakan tersebut. Jadi dalam anggaran belanja kita sudah otomatis klop di DLHK," ungcapnya Senin (8/1) kemarin. (Wir)